Gugatan Kedua Diajukan, Edi Irawan Desak Transparansi Data dari Pemprov Babel
Babeltoday.com, Pangkalpinang — Edi Irawan kembali mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kali ini melalui Komisi Informasi Provinsi Babel. Gugatan ini menyusul langkah hukum sebelumnya yang dia tempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang pada 2 Juli 2025 lalu. Senin (7/7/2025).
Langkah hukum ganda ini menjadi catatan tersendiri, mengingat Pemprov Babel kini menghadapi dua gugatan berbeda dari individu yang sama dalam waktu kurang dari sepekan. Gugatan pertama menyangkut penolakan permintaan 17 jenis data termasuk Peta Tata Ruang, sementara gugatan kedua terkait penolakan data Excel Analisa Harga Satuan dan Dasar Harga Provinsi.
“Jujur saja, saya semakin heran dengan cara pelayanan informasi di Pemprov Babel ini. Pak Gubernur, tolong evaluasi kinerja badan publiknya. Bekerja sulit, belajar pun dipersulit,” ujar Edi Irawan kepada media dengan nada penuh kritik.
Gugatan terbaru ini didaftarkan Edi pada Senin (7/7/2025) dan diterima langsung oleh staf pelayanan Komisi Informasi, Taufik. Ia berharap langkahnya menjadi bentuk konkret dalam mendorong perbaikan pelayanan informasi publik.
Menurut Edi, jawaban dari Diskominfo tidak masuk akal dan justru menimbulkan kecurigaan akan potensi manipulasi data. Bahkan setelah menyampaikan keberatan ke Sekretaris Daerah, data yang diberikan tetap tidak sesuai dengan yang ia minta.
“Kalau masyarakat awam yang tidak paham aturan dan birokrasi, bisa-bisa hanya menerima begitu saja alasan-alasan yang ngawur dari instansi pemerintah,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Edi menyampaikan kekecewaannya atas sikap pemerintah daerah yang dinilainya tidak ramah terhadap warga yang peduli terhadap keterbukaan kebijakan publik.
“Pak Gubernur, kami ini anak daerah. Apakah pantas diberi perlakuan sinis seperti ini hanya karena peduli dan bertanya soal data publik?” pungkasnya.
Ia berharap kepedulian terhadap keterbukaan informasi bisa menjadi semangat bersama dalam menciptakan pemerintahan yang melayani, mencerdaskan, dan menjaga martabat masyarakat. (Mung/*)