Oleh: Rikky Fermana, S.IP, C.Me (Ketua DPD PJS Bangka Belitung)
Berita mengenai vonis bebas yang diberikan kepada cukong timah, Akon, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Koba telah memicu diskusi yang hangat di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, terutama di media sosial. Keputusan ini telah mencetuskan keraguan dan perbincangan mengenai konsistensi serta integritas sistem peradilan di wilayah tersebut.
Kejadian ini menarik perhatian karena bukanlah kali pertama PN Koba memberikan vonis bebas terhadap kasus terkait timah ilegal. Dalam sejarah yang tidak terlalu jauh, pada bulan Januari 2023, PN Koba juga memvonis bebas kasus penyelundupan timah dengan tersangka Erwin cs. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi keputusan-keputusan ini patut untuk dianalisis secara cermat.
Selain itu, isu keterkaitan antara hakim yang memutuskan vonis dan keberadaan anggota keluarganya yang bekerja di Mahkamah Agung juga mencuat. Meskipun Rizal Taufani, ketua PN Koba, telah memberikan penjelasan bahwa istrinya adalah seorang profesional yang tidak akan mempengaruhi proses kasasi, tetap saja kekhawatiran akan potensi intervensi muncul di kalangan masyarakat.
Di tengah isu korupsi dan ketidakberesan dalam sistem hukum yang kadang mengemuka, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi hal yang krusial. Peran lembaga seperti PN Koba sangat penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum dengan tulus dan adil.
Tampaknya, keputusan vonis bebas dalam kasus timah ilegal ini telah membangkitkan kekhawatiran atas konsistensi dan profesionalisme dalam penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan sumber daya alam berharga. Pertanyaan tentang apakah keputusan ini mampu menghormati prinsip-prinsip hukum, kepentingan masyarakat, dan perlindungan lingkungan tetap terbuka.
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap integritas peradilan dan masa depan sumber daya alam kita, penting bagi kita untuk terus mengamati dan mengawasi perkembangan dari kasus ini. Kita perlu mendukung upaya-upaya transparansi, akuntabilitas, dan reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil dan setiap keputusan didasarkan pada bukti dan norma yang berlaku.
Jangan kerja keras pihak Kepolisian dan Kejaksaan kandas karena putusan dari para wakil Tuhan di bumi ikut terbenam karena pesanan dan cuan, sehingga masyarakat kecil beranggapan keadilan hanya milik orang yang beruang.
Penambang rakyat yang hanya sekedar bertahan hidup diputuskan menjalani hukuman badan, sementara sang cukong sebagai penampung pasir timah jarahan justru bebas dan lepas.
Kita berharap bahwa kejadian ini dapat menjadi pintu gerbang bagi pembenahan yang lebih mendalam dalam sistem peradilan, sehingga masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dapat memiliki keyakinan yang kuat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan adalah hasil dari proses yang adil, transparan, dan bebas dari pengaruh yang merugikan. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.**