Babeltoday.com, Jakarta – Penunjukan Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto sebagai anggota Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menyeret ingatan publik pada kasus kelam yang pernah mengguncang institusi kepolisian: pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J pada 2022. Rabu (24/9/2025).
Budhi, yang kini menjabat Karowatpers SSDM Polri, dianggap sebagai salah satu nama yang kontroversial dalam daftar perwira yang dipilih.
Rekam jejaknya pada saat kasus Ferdy Sambo meledak di ruang publik menjadi sorotan utama.
Ketika itu, Budhi masih berpangkat Kombes dan menjabat Kapolres Jakarta Selatan. Ia diduga mengikuti instruksi Sambo dalam skenario rekayasa kasus yang menutupi fakta sebenarnya di balik kematian Brigadir J.
Akibat dugaan tersebut, Budhi dipatsuskan dan dimutasi ke Yanma Polri karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Meski demikian, berbeda dengan sejumlah anak buahnya yang mendapat hukuman etik, Budhi lolos dari sanksi setelah melalui proses pemeriksaan.
Langkah Kapolri menunjuk Budhi ke dalam tim reformasi pun memicu reaksi keras. Mantan pengacara keluarga Brigadir J secara terbuka menyuarakan keberatan.
Ia menilai, keputusan itu bisa melukai rasa keadilan publik, mengingat nama Budhi lekat dengan skandal besar yang sempat mengguncang citra kepolisian.
Kritik ini juga mencerminkan keraguan masyarakat terhadap komitmen Polri dalam menjalankan reformasi internal.
Sejumlah pengamat menyebut, Tim Transformasi Reformasi Polri seharusnya diisi oleh figur-figur yang bersih dari rekam jejak kontroversial agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
Apalagi, reformasi yang dicanangkan bertujuan memulihkan kembali kepercayaan publik pasca rentetan kasus yang meruntuhkan kredibilitas institusi.
“Bagaimana publik bisa percaya pada agenda reformasi, jika yang dilibatkan adalah perwira yang pernah dikaitkan dengan kasus manipulasi terbesar di tubuh Polri?” ujar seorang pengamat kepolisian.
Brigjen Budhi sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Ia lahir di Pemalang, Jawa Tengah, 16 Desember 1974. Kariernya di kepolisian cukup panjang, mulai dari penugasan di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga jabatan strategis di SSDM Polri.
Pada 29 November 2024, ia resmi menduduki posisi Karowatpers SSDM setelah sebelumnya menjabat Kabagyanhak Rowatpers.
Namun, pengalaman masa lalunya sebagai Kapolres Jakarta Selatan tetap membayangi. Publik masih mengingat bagaimana jajaran kepolisian kala itu berupaya membangun narasi rekayasa sesuai instruksi Ferdy Sambo.
Meskipun Budhi tidak dijatuhi hukuman etik, statusnya sebagai pejabat yang pernah “terseret” tetap menjadi catatan hitam yang sulit dihapus.
Kini, dengan masuknya Budhi ke dalam tim reformasi, muncul pertanyaan besar: apakah Polri benar-benar serius melakukan transformasi, ataukah reformasi ini hanya sekadar kosmetik tanpa menyentuh akar masalah?
Debat publik atas penunjukan Budhi menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri bukan sekadar soal struktur organisasi, melainkan juga tentang menghadirkan figur-figur yang mampu mengembalikan marwah institusi.
Tanpa itu, upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat bisa berakhir sekadar slogan. (Red/*)