BabelToday.com, Belitung – Sistem birokrasi yang efisien dan transparan menjadi faktor kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan birokrasi yang optimal, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, terstruktur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Calon Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuri Kemal Fadlullah, mengungkapkan bahwa membenahi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Babel menjadi salah satu agenda prioritasnya. Menurutnya, birokrasi yang efektif bukan hanya soal mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi. Rabu (13/11/2024)
Yuri mengemukakan beberapa strategi yang dirancang khusus untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di Babel, dan menyatakan bahwa pendekatan ini juga sejalan dengan semangat reformasi yang digaungkan pemerintah pusat.
Berikut ini adalah tujuh strategi yang dijabarkan Yuri Kemal, yang diharapkan dapat menjadikan pelayanan publik di Babel lebih responsif, efisien, dan memuaskan.
1. Digitalisasi Proses Layanan Publik
Yuri menekankan pentingnya mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan publik, seperti melalui sistem e-government yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan secara daring. Dengan digitalisasi ini, layanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Untuk mendukung hal tersebut, Yuri menekankan perlunya mekanisme evaluasi yang terbuka bagi publik, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan dan ukuran kepuasan masyarakat.
2. Pemangkasan Prosedur Birokrasi
Langkah kedua adalah menyederhanakan berbagai proses birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Menurut Yuri, peninjauan ulang terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang ada sangat diperlukan untuk mengidentifikasi tumpang tindih atau hambatan yang dapat mengganggu produktivitas layanan.
Dengan memangkas prosedur yang tidak relevan, masyarakat dapat merasakan kemudahan yang lebih nyata dalam berurusan dengan pemerintah.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Yuri juga menyoroti pentingnya meningkatkan keterampilan dan profesionalisme aparatur negara melalui pelatihan berkala.
Dengan pengembangan SDM, birokrasi diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang lebih responsif, kompeten, dan berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Penerapan Sistem Evaluasi dan Pengawasan yang Ketat
Selain meningkatkan keterampilan, Yuri menganggap penting adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Penilaian ini, menurut Yuri, dapat membantu pemerintah mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan serta memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi, sehingga kinerja organisasi dapat semakin optimal.
5. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi merupakan elemen penting dalam birokrasi yang sehat, tegas Yuri. Dengan memastikan bahwa kegiatan birokrasi dapat diakses publik, potensi korupsi dapat ditekan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.
Transparansi ini juga menjadi dasar akuntabilitas, di mana setiap keputusan dan tindakan pemerintah memiliki tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat.
6. Desentralisasi Layanan
Yuri juga mendorong desentralisasi layanan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan di tingkat kecamatan atau kelurahan.
Dengan adanya layanan publik yang lebih dekat, masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan.
Yuri menambahkan bahwa desentralisasi ini juga memungkinkan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
7. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan
Yuri menilai bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan dan pengawasan layanan publik.
Melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat menerima umpan balik yang konstruktif dan memastikan bahwa layanan yang diberikan relevan dengan kebutuhan warga.
“Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan pemerintah dapat menyelenggarakan tata kelola yang lebih efisien dan efektif. Tidak hanya itu, reformasi birokrasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun pemerintahan yang dapat dipercaya,” tegas Yuri Kemal.
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi yang optimal tidak hanya fokus pada mekanisme kerja dan proses administratif, tetapi juga pada kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan layanan publik.
“Birokrasi ini harus lebih sensitif dan fleksibel, mulai dari proses rekrutmen hingga penempatan posisi yang tepat. Kita harus memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kualifikasi sesuai dan dapat memberikan layanan terbaik,” tambah Yuri.
Birokrasi yang diperbarui ini, lanjutnya, diharapkan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian PANRB. Dengan begitu, Babel dapat terus bergerak maju menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Mung Harsanto)