“Jangan Mati Suri!” DPRD Babel Dorong Redesain Jembatan Emas dan Akses Dana Pusat

BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG — Kondisi Jembatan Emas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan. Infrastruktur yang semestinya menjadi ikon sekaligus penghubung strategis itu hingga kini belum berfungsi optimal, bahkan cenderung terbengkalai. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar jembatan tersebut tidak terus menjadi beban anggaran. Selasa (17/3/2026)

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan Jembatan Emas berada dalam kondisi “mati suri” terlalu lama. Menurutnya, keberadaan jembatan ini sangat penting, tidak hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kawasan.

Ia mengakui bahwa salah satu kendala utama dalam pengoperasian Jembatan Emas adalah tingginya biaya perawatan sistem buka-tutup (bascule). Sistem ini memungkinkan kapal melintas, namun membutuhkan biaya operasional yang besar dan berkelanjutan. Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, hal tersebut dinilai menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Secara realistis kita harus mengakui kemampuan anggaran daerah terbatas. Jika hanya untuk membiayai operasional buka-tutup dengan biaya tinggi, tentu ini menjadi beban tersendiri bagi APBD,” ujar Edi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan jembatan tersebut tidak berfungsi. DPRD, kata dia, mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain teknis Jembatan Emas.

Edi menyarankan agar pemerintah daerah duduk bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas kemungkinan perubahan desain. Salah satu opsi yang dinilai layak adalah mengubah konstruksi jembatan agar tidak lagi bergantung pada sistem buka-tutup.

“Perlu kajian mendalam, apakah sistem bascule ini masih relevan atau justru perlu diganti. Misalnya dengan desain elevasi yang lebih tinggi atau bentuk melengkung sehingga kapal tetap bisa melintas tanpa perlu mekanisme buka-tutup,” jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan mengurangi beban operasional, tetapi juga meningkatkan efektivitas fungsi jembatan sebagai penghubung utama. Ia menilai, dengan desain yang tepat, Jembatan Emas bisa beroperasi secara maksimal tanpa membebani keuangan daerah secara terus-menerus.

Selain mendorong evaluasi teknis, DPRD juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mencari sumber pendanaan alternatif. Edi menilai, pemerintah pusat memiliki sejumlah skema pembiayaan yang bisa dimanfaatkan, salah satunya melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

Melalui skema tersebut, pemerintah daerah berpeluang mendapatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan atau revitalisasi infrastruktur strategis. Edi menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti melepaskan tanggung jawab daerah, melainkan memanfaatkan peluang yang tersedia.

“Ini bukan soal menyerahkan tanggung jawab ke pusat, tetapi bagaimana kita memanfaatkan dukungan nasional untuk kepentingan daerah. Yang penting, jembatan ini bisa kembali berfungsi,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa jika pendanaan dari pemerintah pusat digunakan, status kepemilikan Jembatan Emas tidak akan berubah. Aset tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih jauh, Edi mengingatkan bahwa Jembatan Emas memiliki peran strategis sebagai penghubung kawasan timur Pulau Bangka. Di wilayah tersebut terdapat sejumlah fasilitas penting, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno.

Tanpa konektivitas yang memadai, potensi pengembangan ekonomi di kawasan tersebut dinilai tidak akan berjalan optimal. Aktivitas masyarakat, distribusi barang, hingga akses layanan kesehatan bisa terhambat akibat tidak berfungsinya jembatan.

“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut pertumbuhan ekonomi kawasan. Kalau jembatan ini berfungsi, maka aktivitas ekonomi di wilayah timur akan ikut bergerak,” tambahnya.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lanjut Edi, berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini, baik dari sisi kebijakan maupun pengawasan anggaran. Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada langkah nyata dari pemerintah daerah, minimal dalam bentuk penetapan desain baru dan skema pembiayaan yang jelas.

Menurutnya, semakin lama Jembatan Emas tidak difungsikan, maka semakin besar pula potensi kerugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak menunda-nunda pengambilan keputusan strategis.

“Jangan sampai terlalu lama dibiarkan. Semakin lama tidak berfungsi, semakin besar potensi ekonomi yang hilang bagi masyarakat Bangka Belitung,” pungkasnya. (Mung Harsanto/Babel Today)