Arnadi Soroti Dampak Pembatasan Alfamart dan Indomaret, DPRD Minta PAD dan Tenaga Kerja Jadi Perhatian

BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, menanggapi kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Ia menilai aturan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sektor ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang. Selasa (3/3/2026)

Menurut Arnadi, kebijakan pembatasan ritel modern pada prinsipnya merupakan langkah yang patut diapresiasi. Tujuannya untuk melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing secara sehat di tengah ekspansi jaringan ritel bermodal besar.

Ia mengatakan, selama ini pedagang kecil sering menghadapi persaingan yang tidak seimbang, terutama dari sisi modal, sistem distribusi, hingga strategi promosi yang dimiliki perusahaan ritel nasional.

“Pembatasan ini harus dilihat sebagai upaya menciptakan keadilan usaha. Jangan sampai toko-toko kecil masyarakat terus tergerus karena jumlah ritel modern yang tidak terkendali,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Meski demikian, Arnadi mengingatkan bahwa keberadaan ritel modern juga memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kota Pangkalpinang. Sumber pemasukan tersebut antara lain berasal dari pajak reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, hingga berbagai retribusi perizinan dan operasional usaha.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan perhitungan matang terkait potensi dampak fiskal apabila pembatasan dilakukan secara ketat. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak berujung pada penurunan pendapatan daerah yang dapat memengaruhi pembiayaan pembangunan.

“Kontribusi mereka terhadap PAD tidak bisa diabaikan. Maka sebelum ada kebijakan pembatasan yang lebih luas, harus ada kajian menyeluruh agar tidak merugikan keuangan daerah,” tegasnya.

Selain aspek fiskal, Arnadi juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Ia menyebut, ritel modern memang membuka lapangan kerja, namun berdasarkan pengamatannya, belum seluruhnya memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan perusahaan ritel modern memberikan porsi lebih besar bagi warga Pangkalpinang untuk bekerja di gerai-gerai mereka.

“Kalau memang mereka beroperasi di daerah kita, maka masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Arnadi juga menilai jumlah gerai ritel modern di Pangkalpinang saat ini sudah cukup banyak. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terkait daya tampung kota terhadap pertumbuhan usaha ritel. Evaluasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara ritel modern dan UMKM tradisional agar dapat tumbuh berdampingan secara sehat.

Ia menekankan bahwa kebijakan pembatasan bukan semata-mata soal membatasi investasi, melainkan mengatur agar pertumbuhan ekonomi berjalan proporsional dan tidak mematikan sektor usaha kecil.

“Intinya, kita ingin kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat, tanpa mengabaikan kontribusi terhadap PAD dan kesempatan kerja,” pungkasnya.

DPRD Pangkalpinang, lanjut Arnadi, siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam melakukan kajian dan dialog bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM dan manajemen ritel modern, guna mencari solusi terbaik bagi perekonomian Kota Pangkalpinang. (Ryan A Prakasa/Babel Today)