BABELTODAY.COM, Jakarta – Pemerhati keadaan masyarakat, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, mengemukakan pandangannya mengenai kondisi Jawa Tengah yang masih berjuang melawan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 3,79 juta orang. Prof. Sutan menilai ada konsep yang salah dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah, dan ia mengusulkan penerapan sistem ekonomi Pancasila sebagai solusinya.Senin (30/7/2024).
Prof. Sutan, dalam wawancaranya, menyampaikan bahwa sistem ekonomi Pancasila perlu dibangun dengan mengusung konsep kekeluargaan dan semangat gotong royong di seluruh Jawa Tengah.
Dengan jumlah penduduk mencapai 37,892 juta jiwa yang tersebar di 35 kabupaten/kota, tantangan besar ini memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif.
Prinsip Sistem Ekonomi Pancasila
Prof. Sutan menjelaskan lima prinsip utama yang harus dipahami masyarakat untuk menerapkan sistem ekonomi Pancasila:
1. Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial.
Sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan sosial.
2. Mewujudkan pemerataan sosial dan mengatasi ketimpangan ekonomi.
Masyarakat harus memiliki kehendak kuat untuk menciptakan pemerataan sosial, dengan tidak membiarkan kesenjangan ekonomi berkembang.
3. Semangat nasionalisme ekonomi.
Perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri harus diwujudkan melalui semangat nasionalisme.
4. Demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan.
Kebijakan ekonomi harus didasarkan pada prinsip kerakyatan dan kekeluargaan, bukan pada kepentingan segelintir orang.
5. Keseimbangan antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi.
Terdapat keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas.
Peran Negara dan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi
Prof. Sutan menekankan bahwa negara harus menguasai sumber daya alam yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti batu bara, air, dan hasil tambang. Pemerintah dan swasta juga harus saling mendukung untuk membangun perekonomian yang lebih baik.
“Para petani dan nelayan harus mendapatkan hasil yang dilindungi oleh negara. Harga hasil panen atau hasil usaha mereka harus memberikan keuntungan, tidak lagi dikuasai tengkulak atau ijon,” ujar Prof. Sutan.
Menurutnya, peran negara sangat penting tetapi tidak dominan. Begitu pula dengan pihak swasta yang memiliki peran penting namun tidak mendominasi. Sistem ekonomi harus digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, dengan masyarakat yang mengawasi seluruh kegiatan produksinya.
Prioritas pada Perekonomian yang Tangguh
Prof. Sutan menekankan bahwa prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi harus pada menciptakan perekonomian nasional yang tangguh. Setiap kebijakan yang dibuat harus dijiwai oleh sikap nasionalisme. Dengan sistem ekonomi Pancasila, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan hidup, karena negara harus berkuasa penuh atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
“Gerakan masyarakat sadar dengan ekonomi Pancasila harus dipupuk, terutama di Jawa Tengah,” ujar Prof. Sutan.
Menghidupkan Pertanian dan Nelayan Jawa Tengah
Prof. Sutan juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali sektor pertanian dan perikanan di Jawa Tengah.
Menurutnya, jumlah petani di Jawa Tengah mencapai 4.211.996 orang, namun jumlah ini terus menyusut karena minat masyarakat menjadi petani semakin menurun. Petani sering mengalami kerugian besar di masa panen karena harga yang sangat murah.
“Negara harus bersama koperasi menampung hasil panen petani dengan harga yang lebih tinggi dari para tengkulak atau ijon,” kata Prof. Sutan.
Penggunaan teknologi pertanian juga sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Negara-negara Asia lain telah menggunakan teknologi dalam pertanian, dan Jawa Tengah harus mengikuti jejak ini.
Peran nelayan juga harus menjadi perhatian besar pemerintah Jawa Tengah. Peralatan modern berteknologi tinggi dan perahu modern harus disediakan.
Pemerintah harus memaksimalkan lokasi-lokasi baru untuk kampung nelayan, serta memastikan harga jual ikan yang menguntungkan nelayan dan melindungi mereka dari kerugian.
Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli
Prof. Sutan juga menekankan pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, perekonomian Indonesia berantakan setelah Pasal 33 UUD 45 yang awalnya terdiri dari 3 ayat ditambah 2 ayat menjadi 5 ayat dalam amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002.
“Jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, maka keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib,” ujarnya.
Prof. Sutan mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan besar ini demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang.
“Saya minta dorongan dan semangat agar perjuangan besar ini berhasil,” tegasnya.
Dengan pengalaman dan pemahaman mendalam tentang sistem ekonomi Pancasila, Prof. Sutan Nasomal siap memimpin Jawa Tengah menuju kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
Menurutnya, kepemimpinan yang memahami kondisi di lapangan dan berkomitmen pada prinsip-prinsip Pancasila adalah kunci untuk membangun Jawa Tengah yang lebih baik. (KBO-Babel)