Skandal ASN Pangkalpinang: Hidup Layaknya Suami Istri, Honorer dan PNS Digerebek Istri Sah

Babeltoday.com, Pangkalpinang — Dunia birokrasi Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali tercoreng. Bukan karena kinerja, bukan pula soal pelayanan, melainkan karena urusan ranjang: perselingkuhan. Jumat (18/4/2025).

Seorang ASN berinisial YZ digerebek sang istri saat tengah berada di rumah tenaga honorer kelurahan berinisial RR, pada Rabu malam (16/4/2025). Lokasinya: Gang Salak, wilayah padat penduduk yang malam itu mendadak gaduh.

Tak tanggung-tanggung, penggerebekan berlangsung dramatis. Istri YZ datang bersama keluarga, mendobrak pintu rumah, dan menemukan suaminya dalam kondisi yang menimbulkan berbagai pertanyaan publik.

Adu mulut pun tak terhindarkan. Warga sekitar berbondong keluar rumah, menyaksikan pertunjukan malam yang seharusnya tak pernah terjadi di kalangan aparatur negara.

“Kalau bukan karena teriak-teriakan, kami nggak tahu. Tapi yang bikin kaget, itu suaminya orang, katanya PNS,” ujar salah satu warga yang enggan namanya ditulis.

Namun yang lebih mengejutkan bukanlah momen penggerebekan itu sendiri, melainkan informasi yang mencuat setelahnya. Sumber internal Pemkot menyebut, hubungan YZ dan RR bukanlah sekadar “selingkuh sesaat”.

Mereka disebut telah menjalani hubungan gelap cukup lama, bahkan tinggal serumah layaknya pasangan suami-istri. Beberapa kali mereka berpindah-pindah kontrakan, seolah menyiapkan panggung sembunyi di balik seragam kepegawaian.

Pemerintah Kota Gerak Cepat, Tapi Belum Jelas

Menanggapi skandal yang mengancam marwah birokrasi ini, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Miego, tak tinggal diam. Ia mengklaim telah memerintahkan Inspektorat dan BKPSDM untuk turun tangan.

“Saya sudah perintahkan agar dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Formalnya Senin ini mulai diperiksa,” ujar Miego, Jumat (18/4/2025), kepada awak media.

Ia juga menyebut bahwa Tim Baperjakat akan dilibatkan untuk membahas hasil pemeriksaan tersebut bersama Penjabat Wali Kota.

Namun hingga kini, belum ada penjelasan apakah YZ dan RR akan dinonaktifkan sementara atau tetap aktif bekerja selama pemeriksaan berlangsung.

Kesan “setengah hati” muncul saat kepala dinas terkait, Endang—yang membawahi YZ sebagai stafnya—hanya menjawab singkat saat dimintai konfirmasi.

“Segera akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Endang, tanpa memberikan penjelasan detail langkah konkret apa yang akan diambil.

Institusi ASN dalam Sorotan

Di tengah tuntutan publik akan reformasi birokrasi, kasus ini menjadi ironi. ASN seharusnya menjadi teladan moral dan etika publik, namun justru mempermalukan institusi dengan perilaku menyimpang yang berlangsung dalam waktu panjang.

Tak sedikit masyarakat yang bertanya, bagaimana hubungan itu bisa berlangsung tanpa diketahui atasan langsung atau rekan kerja?

“Kalau benar sudah tinggal bareng, ke mana atasan mereka selama ini? Atau pura-pura tidak tahu?” tanya seorang tokoh masyarakat di Pangkalpinang yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Apalagi, keterlibatan tenaga honorer dalam hubungan ini memunculkan pertanyaan soal relasi kuasa—sejauh mana kedekatan mereka berpengaruh pada jenjang karier dan penempatan?

Klarifikasi Belum Datang, Tapi Reputasi Sudah Hancur

Upaya konfirmasi terus dilakukan oleh jejaring redaksi KBO Babel. Namun, baik RR maupun istri sah YZ belum memberikan respons atas pertanyaan yang dikirim.

Kepala BKPSDM dan Inspektorat pun masih bungkam, meski permintaan wawancara telah dikirim sejak Kamis malam.

Skandal ini memunculkan desakan agar Pemkot Pangkalpinang tak hanya menjatuhkan sanksi administratif, tetapi juga mengevaluasi sistem pengawasan dan pembinaan etika di internal pemerintahan.

“Kalau cuma ditegur atau dipindah, ini akan jadi preseden buruk. ASN itu wajah negara, bukan sekadar pekerja,” ujar seorang pengamat kebijakan publik dari Bangka Belitung.

Redaksi jejaring media KBO Babel membuka ruang klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam berita ini. Namun satu hal yang jelas, skandal ini telah mencoreng wajah birokrasi Pangkalpinang—dan publik menunggu, apakah pemerintah berani bersikap tegas atau sekadar menambal luka dengan janji. (M. Zen/KBO Babel)