Foto : Ilustrasi tambang ponton isap produksi. (net)
PANGKALPINANG,BabelToday – Persoalan pertambangan biji atau pasir timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kian hari tak jarang menimbulkan polemik di tengah masyarakat baik di kalangan masyarakat, baik pro dan kontra terhadap aktifitas penambangan biji timah tersebut.
Seiring hal ini pula pemerintah daerah pun sampai saat ini terus berupaya mencarikan ‘solusi’ terbaik dalam menata kelola pertambangan biji timah baik di laut dan di darat guna mencegah polemik yang kerap terjadi di masyarakat Babel.
Aksi demo penolakan terhadap kegiatan penambangan timah menggunakan sarana kapal isap produksi (KIP) maupun Ponton Isap Produksi (PIP) khususnya di perairan Babel pun kerap pula terjadi lantaran masyarakat nelayan merasa terganggu dalam menjalankan aktifitas mencari ikan.
Begitu pula di lain pihak khususnya masyarakat yang memang pro penambamgan baik di darat maupun laut justru mengharapkan adanya kemudahan regulasi atau aturan dalam menambang, sehingga dalam menjalankan aktifitasnya leluasa dan aman tanpa ada rasa ketakutan dalam mencari nafkah.
Namun harapan dari berbagai pihak pro dan kontra kenyataanya justru tak sesuai harapan terlebih hingga kini terdapat dua kepentingan berbeda meski pemerintah telah menetapkan aturan yang berlaku terkait tata kelola pertambangan di Babel.
Tak pelak pula aktifitas penambangan ilegal khususnya di perairan atau laut Babel kerap kali ditertibkan oleh aparat penegak hukum, hingga kondisi ini pun menimbulkan berdampak di kalangan masyarakat tertentu.
“Inilah yang menjadi permasalahan sekarang ini. Sehingga para pelaku atau masyarakat penambang PIP (Ponton Isap Produksi — red) merasa kesulitan dalam mencari nafkah pula,” ungkap tokoh ormas Hendy Afriiansyah kepada reporter BabelToday.com, Senin (26/4/2021) di Pangkalpinang.
Terlebih menurutnya aktifitas tambang PIP di perairan Belinyu dan sekitarnya saat ini terhenti lantaran gencarnya giat penertiban yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum (APH). Kondisi ini pun menurutnya justru menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat penambang termasuk dampak lainnya terhadap perekonomian sektor usaha kecil lainnya.
Oleh karenanya ditegaskan Hendi alias Een persoalan keluhan para masyarakat penambang khususnya penambang PIP di wilayah Belinyu dan sekitarnya haruslah diperhatikan hal itu tak lain bertujuan adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang seimbang dengan kondisi saat ini.
“insya Allah aspirasi masyarakat penambang PIP ini akan disampaikan besok (Selasa 27 April 2021 — red) di DPRD Provinsi Babel dalam aksi demo damai masyarakat penambang PIP,” kata Hendy yang mengaku jika aksi demo ia selaku koordinator.
Rencana aksi demo ini pun dimula pukul 10.00 WIB hingga selesai dengan massa pendemo diperkirakanya mencapai jumlah 500 orang. Ratusan massa demo ini berangkat dari Belinyu, Kabupaten Bangka menuju lokasi demo dengan menggunakan sarana mobil diperkirakanya mencapai 18 unit kendaraan yakni truk dan minibus.
Saat disinggung soal rencana aksi demo damai di kantor wakil rakyat Provinsi Babel, Kota Pangkalpinang tuntutannya seperti apa justru Een hanya berharap adanya kebijakan dari pemerintah daerah termasuk dukungan dari para wakil rakyat agar aktifitas PIP di perairan Belinyu dan sekitarnya dapat beroperasi kembali hingga mendekati lebaran Idul Fitri nanti.
“Keinginan masyarakat penambang PIP minta diberi kesempatan dapat bekerja lagi hingga mendekati lebaran Idul Fitri nanti. Sebab mereka juga sangat berharap nanti bisa menikmati lebaran,” tegas Een. (Ryan)