DPRD Babel Tegas Soal Plasma dan Honorer, Edi Nasapta Minta Hak Daerah Tak Diabaikan

BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari perlindungan hak masyarakat, kesejahteraan tenaga honorer, hingga optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan. Jumat (26/6/2026)

Hal tersebut disampaikan Edi Nasapta saat memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Edi menegaskan DPRD Babel menolak setiap bentuk kegiatan usaha maupun pembangunan yang berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu perhatian utama yang menjadi sorotan yakni kewajiban perusahaan perkebunan dalam menyediakan lahan plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kewenangan penerbitan perizinan berada di tangan pemerintah daerah melalui gubernur sebagai pihak eksekutif. Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.

“Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku harus diberikan sanksi tegas. Jika terbukti melanggar, pencabutan izin harus menjadi langkah yang dipertimbangkan,” ujar Edi Nasapta, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh perusahaan agar memenuhi kewajiban plasma kepada masyarakat. Persoalan hak plasma dan perlindungan terhadap petani dinilai sebagai agenda penting yang harus terus diperjuangkan.

Selain sektor perkebunan, DPRD juga menyoroti pengelolaan sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi Bangka Belitung. Edi menjelaskan bahwa sebagian besar kewenangan pertambangan kini berada di bawah pemerintah pusat sesuai regulasi yang berlaku.

Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi penerimaan daerah, termasuk dana bagi hasil dan berbagai insentif yang menjadi hak daerah. Hingga saat ini, sebagian hak tersebut masih menunggu realisasi dari pemerintah pusat.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar hak-hak daerah dapat segera disalurkan sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menyoroti kesejahteraan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia menyebutkan bahwa saat ini tenaga honorer dengan tingkat pendidikan SMA menerima penghasilan sekitar Rp2,9 juta per bulan.

Meski demikian, DPRD tetap berkomitmen mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga honorer. Namun upaya tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami memahami harapan para tenaga honorer untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. DPRD akan terus memperjuangkan hal tersebut, tetapi tentu harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” jelasnya.

Untuk itu, Edi meminta Pemerintah Provinsi Bangka Belitung agar lebih serius menggali seluruh potensi sumber pendapatan daerah. Menurutnya, optimalisasi sektor-sektor unggulan dan sumber daya yang dimiliki daerah akan menjadi kunci peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Dengan meningkatnya pendapatan daerah, pemerintah diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, memperkuat sektor pendidikan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Edi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kebijakan dan pembangunan daerah agar seluruh program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pembangunan di Bangka Belitung. Pastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Mung Harsanto/Babel Today)