Adinda, Petugas PPID Dinkes Babel Jadi Teladan Layanan Keterbukaan Informasi

Babeltoday.com, Pangkalpinang – Edi Irawan yang merupakan salah satu aktivis muda yg begitu peduli terhadap dua sektor yang ia yakini sebagai upaya perbaikan peradaban, yaitu Pendidikan dan Kesehatan, mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aktivis Keterbukaan Informasi sekaligus pendiri Forum Hidrologi Nasional (FHN), datang untuk mengajukan permohonan data melalui mekanisme resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Rabu (17/9/2025).

Kedatangan Edi disambut hangat oleh Adinda, petugas PPID Dinas Kesehatan. Dengan ramah dan penuh dedikasi, Adinda membantu Edi mengisi formulir permohonan data, memastikan apa yang diminta Edi sesuai ketentuan. Edi mengajukan permintaan dua jenis data, yang langsung diakomodir dengan pelayanan cepat, transparan, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Pelayanan seperti ini yang seharusnya menjadi standar di setiap instansi publik. Adinda menunjukkan profesionalisme dan keterbukaan, sehingga masyarakat tidak merasa dipersulit,” ungkap Edi usai mengisi formulir permohonan.

Adinda sendiri menegaskan, melayani masyarakat adalah bagian dari tugas utama PPID. “Ini merupakan bentuk pelayanan penuh terhadap masyarakat yang ingin meminta informasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan tentu akan kami akomodir sesuai prosedur,” ujarnya.

Tak hanya itu, Edi juga tidak perlu repot kembali ke kantor dinas. Ia cukup menunggu data yang diminta dikirim dalam bentuk softcopy melalui aplikasi WhatsApp, sesuai komitmen pelayanan cepat dan efisien dari petugas PPID.

Sikap ramah dan kooperatif Adinda mencerminkan bagaimana semestinya pelayanan publik dijalankan. Proses yang sederhana namun penuh penghargaan kepada pemohon informasi memberi pesan penting: bahwa hak publik untuk tahu adalah bagian dari demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan ini menjadi contoh nyata bagi dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel. Jika semua lembaga publik mampu menerapkan pelayanan serupa, transparansi dan akuntabilitas akan semakin kuat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Momentum ini menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan wujud pelayanan publik yang berdedikasi tinggi demi kepentingan masyarakat luas. (Red/*)