Ahmad Syah Mirzan Minta Kader PKB Babel Cooling Down, Bukan Saling Merasa Benar
Babeltoday.com|Bangka Belitung – Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali memanas. Kali ini, polemik mencuat setelah muncul dugaan pemukulan terhadap Agam, anggota DPRD Babel sekaligus Sekretaris DPW PKB Babel, yang diduga dilakukan oleh Ketua DPW PKB Babel, Tanwin. Sabtu (17/5/2025).
Insiden yang disebut-sebut terjadi saat pertemuan internal tersebut kini telah berujung pada laporan ke Polda Babel.
Meski begitu, Tanwin secara tegas membantah adanya penganiayaan. Menurutnya, pertemuan yang berlangsung panas tersebut memang diwarnai adu argumen dan ketegangan urat leher, namun tidak pernah berujung pada kontak fisik.
“Dalam organisasi, adu pendapat dan tensi tinggi itu hal biasa. Saya datang hanya untuk meminta tanda tangan surat yang akan dikirimkan ke DPP PKB, terkait permintaan segera dilaksanakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswil Lub) karena saya berniat mengundurkan diri sebagai Ketua DPW,” ujar Tanwin saat dikonfirmasi, Jumat malam (16/5).
Tanwin juga menegaskan bahwa laporan dugaan pemukulan tersebut adalah hak dari yang bersangkutan. Namun ia mengingatkan bahwa proses hukum harus didasari pada bukti dan kesaksian yang sah, bukan asumsi.
“Silakan lapor, tapi ingat, jika saksi memberikan keterangan palsu seolah melihat kejadian padahal tidak, sanksinya lebih berat dari perbuatan yang dilaporkan. Saya siap hadapi proses hukum sesuai aturan,” tegasnya.
Polemik ini sontak mengundang perhatian berbagai kalangan, terutama para kader dan simpatisan PKB di Bangka Belitung.
Banyak yang menyayangkan bahwa konflik internal seperti ini justru dibawa ke ranah hukum tanpa terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal partai.
Salah satu suara kritis datang dari Ahmad Syah Mirzan, kader PKB sekaligus mantan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Babel.
Ia menilai konflik ini mencerminkan ketidakmatangan dalam berorganisasi dan berpotensi mencoreng citra PKB di mata publik.
“Seharusnya ini bisa diselesaikan lewat mekanisme AD/ART partai. Ini masalah kecil yang dibesar-besarkan. Semua pihak perlu cooling down dan tidak saling merasa paling benar,” ujar Mirzan.
Menurutnya, apabila polemik ini terus bergulir tanpa kontrol, bisa berdampak buruk terhadap elektabilitas PKB, apalagi menjelang Pilkada Ulang 2025.
“Kalau ini terus dikonsumsi publik dengan narasi negatif, bisa menggerus simpati masyarakat terhadap PKB. Padahal kita sedang mempersiapkan mesin partai untuk menghadapi Pilkada ulang. Jangan sampai konflik elite justru merugikan partai dan para calon yang diusung nanti,” tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait laporan tersebut. Namun informasi yang beredar menyebutkan bahwa laporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Situasi ini memperlihatkan bahwa dinamika politik internal PKB Babel masih jauh dari stabil.
Desakan pengurus meminta rekomendasi B1 KWK dibatalkan semakin menguat apalagi setelah Tanwin menyatakan mundur dari Ketua PKb Babel.
Permintaan Muswil Luar Biasa harus segera dilaksanakan, hingga langkah hukum yang diambil oleh salah satu elite partai, memperlihatkan adanya konflik laten yang tidak terselesaikan.
Jika tidak segera diredam, konflik ini bisa menjadi batu sandungan serius bagi konsolidasi PKB menghadapi Pilkada 2025.
Bukan tidak mungkin, simpatisan dan basis suara PKB akan kecewa dan mencari alternatif pilihan politik lain jika melihat para pemimpinnya lebih sibuk bertikai daripada bekerja untuk rakyat.
Kini, bola panas berada di tangan DPP PKB. Mampukah mereka mengambil langkah cepat dan bijak untuk meredam konflik ini, atau justru membiarkan keretakan internal di Babel menjadi preseden buruk bagi daerah lain? (Mung Harsanto/KBO Babel).