BabelToday.com, Jakarta – Dua pejabat tinggi Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, tampak hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore, 7 Januari 2025.
Keduanya tiba sekitar pukul 16.46 WIB melalui pintu pilar di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, mereka langsung memasuki Istana tanpa memberikan keterangan kepada media.
Saat ditanya oleh sejumlah awak media mengenai tujuan kunjungan tersebut, baik Jampidum maupun Jamdatun hanya tersenyum, meninggalkan spekulasi seputar agenda mereka di Istana.
Kunjungan di Tengah Agenda Penting Presiden
Kedatangan kedua pejabat Kejaksaan Agung ini bertepatan dengan agenda rapat Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Rapat tersebut membahas kebijakan perumahan bersama Menteri Perumahan, Menteri PPN, dan beberapa pejabat terkait lainnya.
Selain itu, Presiden juga dijadwalkan menerima laporan Panja Haji DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Panja Haji Abdul Wachid, dan Wakil Ketua Panja Haji Abidin Fikri.
Meski tidak ada keterangan resmi, kehadiran Jampidum dan Jamdatun di Istana memunculkan berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan adanya koordinasi strategis terkait isu hukum atau kebijakan penting lainnya yang melibatkan Kejaksaan Agung.
Profil Singkat Asep Nana Mulyana
Asep Nana Mulyana, yang saat ini menjabat sebagai Jampidum, dikenal sebagai jaksa karier dengan perjalanan profesional yang panjang.
Ia dilantik pada 11 Juni 2024 dan telah menunjukkan komitmennya dalam menangani tindak pidana umum di Kejaksaan Agung.
Lahir di Mataram, Asep menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Mataram pada tahun 1994. Kariernya dimulai sebagai staf di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI pada 1996-1998.
Setelah itu, ia menempati berbagai jabatan strategis, mulai dari Plt Kepala Kejaksaan Negeri Sumber pada 2011 hingga Kepala Kejaksaan Negeri Stabat pada 2012-2013.
Kariernya terus menanjak dengan penempatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Semarang pada 2015 dan promosi sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Pada 2020, ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, dan pada Juli 2021, ia bertugas di tanah kelahirannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pada 2022, Asep sempat menjajal posisi di luar Kejaksaan dengan mengikuti seleksi Dirjen Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah bertugas sebagai Dirjen PP, ia kembali ke institusi Adhyaksa sebagai Jampidum.
Profil Singkat Narendra Jatna
Sementara itu, Narendra Jatna, yang dilantik sebagai Jamdatun pada 4 Juli 2024, juga memiliki rekam jejak panjang sebagai jaksa karier. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dikenal karena pengalamannya di berbagai posisi strategis, baik di dalam maupun luar negeri.
Narendra pernah menjabat sebagai Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan DKI Jakarta.
Selain itu, ia juga pernah menjadi Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebelum akhirnya dipercaya menjabat sebagai Jamdatun.
Spekulasi Agenda Strategis
Meskipun tujuan kunjungan Jampidum dan Jamdatun ke Istana masih belum terungkap, langkah ini menandakan adanya komunikasi erat antara Kejaksaan Agung dan Istana Kepresidenan.
Dalam konteks hukum, isu-isu strategis seperti penguatan koordinasi penanganan kasus atau pembahasan regulasi bisa saja menjadi salah satu topik pembahasan.
Kehadiran dua pejabat tinggi ini di tengah agenda padat Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dengan rekam jejak keduanya yang mumpuni, baik Asep Nana Mulyana maupun Narendra Jatna, diharapkan mampu membawa institusi Kejaksaan Agung lebih proaktif dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan pelindung kepentingan negara.
Publik pun menantikan hasil dari pertemuan mereka di Istana, yang mungkin akan memberikan dampak signifikan terhadap penegakan hukum dan tata kelola negara. (Yadi/KBO Babel)