Keretakan Infrastruktur Air Baku KI Sadai: Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum

0 29

BANGKA BELITUNG, BABELTODAY.COMMega proyek Pembangunan Penyediaan Air Baku KI Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp. 75.446.927.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, kini menjadi pusat perhatian karena dugaan kuat adanya penyimpangan. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Gala Karya dan PT. Graha Anugraha Lestari (KSO) selama 180 hari, mulai 21 Juni 2023. Meski anggaran besar sudah digelontorkan, proyek ini belum genap satu tahun tetapi telah menunjukkan banyak keretakan pada dinding bangunan. Selasa (28/5/2024)

Keterangan foto: Keretakan yang terlihat jelas

 

*Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi

Penyedia jasa konstruksi memiliki kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan mereka.

Pasal 65 UU Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.

Jika rencana umur konstruksi lebih dari 10 tahun, penyedia jasa bertanggung jawab selama paling lama 10 tahun sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu tersebut.

Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keinginan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi akan dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, denda administrasi, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

*Kerusakan Proyek Air Baku KI Sadai

Kualitas pembangunan Penyediaan Air Baku KI Sadai di Kabupaten Bangka Selatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Air Bangka Belitung, yang didanai dari APBN 2023, kini diragukan.

Meskipun infrastruktur tersebut masih dalam masa pemeliharaan, banyak keretakan ditemukan di dinding bangunan.

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kualitas dan mutu beton yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diharapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menetapkan norma, standar, pedoman, dan manual yang harus dipenuhi.

Kualitas beton merupakan salah satu karakteristik penting dalam konstruksi.

Biasanya, mutu beton di Indonesia ditunjukkan dengan satuan K. Angka di belakang huruf K menunjukkan beban dalam satuan kilogram per cm2.

Beton kelas K-175 digunakan untuk konstruksi non-struktural, sementara beton kelas K-250 digunakan untuk pekerjaan struktural ringan.

*Pengawasan dan Tindakan Hukum

Hingga berita ini dipublikasikan, media jejaring KBO Babel masih berupaya mengkonfirmasi pihak pejabat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR Direktorat Sumber Daya Air Bangka Belitung terkait keretakan atau kerusakan pada bangunan tersebut.

Masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan jasa konstruksi.

Indikasi adanya praktik KKN dalam proyek ini sangat serius.

Dengan anggaran yang besar, seharusnya kualitas bangunan tidak mengalami masalah seperti keretakan pada dinding hanya dalam beberapa bulan setelah penyelesaiannya.

Dugaan korupsi tidak hanya menyoroti buruknya pengawasan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyedia jasa konstruksi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah tegas dari Kementerian PUPR dan pihak terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini.

Kontraktor yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran harus dikenai sanksi berat, termasuk denda dan pencabutan izin usaha.

Pengawasan ketat selama proses pembangunan juga harus ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

*Kebutuhan Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum

Kualitas pembangunan infrastruktur yang buruk di Bangka Selatan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas.

Masyarakat dan pihak yang berwenang harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kementerian PUPR dan kontraktor terkait harus segera melakukan perbaikan dan memastikan bahwa proyek infrastruktur ini tidak hanya selesai tepat waktu tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Langkah tegas diperlukan untuk menindak pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan transparan demi kemajuan masyarakat Bangka Belitung.

Masyarakat mengharapkan tindakan nyata dan tegas dari pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen nyata terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. (KBO Babel/Network)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!