Ombudsman Sindir Layanan Website OPD Bangka Barat Belum Memenuhi SOP, Begini Pengakuan Pejabat Diskominfo
BANGKABARAT,BabelToday.com – Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitug (Babel) diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik selain meningkatkan kinerjanya secara optimal termasuk OPD di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
Di lain pihak, lembaga Ombudsman RI sendiri berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Oleh karenanya pihak Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Babel belum lama ini, Kamis (3/6/2021) melakukan pendampingan langsung Penilaian Kepatuhan 2021 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Dalam kesempatan itu, tim Ombudsman juga sekaligus melakukan koordinasi dengan Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah, Fachriansyah, S.IP., M.Si.
Tim saat itu melakukan evaluasi terhadap masih banyaknya komponen standar pelayanan publik pada website OPD yang belum terpenuhi.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Babel, Shulby Yozar Ariadhy mengatakan bahwa komponen standar pelayanan publik yang bersifat elektronik, apalagi di zaman pandemi ini merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan.
“Kami selalu mendorong informasi-informasi yang ada pada website OPD harus lengkap. Masyarakat sekarang sudah mulai menyukai penggunaan pelayanan online,” katanya.
Sehingga diharapkan pemerintah daerah sebaiknya dapat menyediakan platform online secara lengkap tersebut secara resmi melalui website.
“Untuk Kabupaten Bangka Barat kami telah melakukan pemetaan awal dan hasilnya untuk website OPD di Kabupaten Bangka Barat masih perlu ditingkatkan lagi,” ungkap Shulby.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Babel, Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Bangka Barat, Fachriansyah S.IP., M.Si menuturkan bahwa pihaknya mengakui pemenuhan standar pelayanan publik di website perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat dirasa masih belumlah maksimal.
“Terima kasih atas kedatangan bapak Kepala Perwakilan bersama tim pendampingan dari Ombudsman khusus datang untuk memberikan masukan-masukan kepada kami,” kata Fachriansya.
Bahkan ia pun tak menampik dam menyadari bahwa pemenuhan standar pelayanan publik pada website OPD yang ada di Kabupaten Bangka Barat perlu ditingkatkan lagi.
“Dan kami siap melaksanakan saran dari Ombudsman yang tujuannya sebenarnya adalah untuk perbaikan pelayanan publik di Bangka Barat. Setelah pertemuan ini kami akan melakukan koordinasi lanjutan dengan agenda konsolidasi pemenuhan standar pelayanan publik yang bersifat elektronik pada website perangkat daerah. ” tutupnya. (*/Red)