Pemprov Babel Cari Solusi Atasi Tunggakan Iuran JKN Peserta Mandiri
BabelToday.com, PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini ditandai dengan rapat evaluasi penerimaan dan rekonsiliasi iuran yang digelar di Ruang Rapat Romodong, Selasa (16/9/2025). Rabu (17/9/2025)
Rapat dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afryanto, didampingi jajaran perangkat daerah. Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang diwakili langsung oleh Kepala Cabang, Aswalmi Gusmita.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, serta partisipasi seluruh pihak dalam upaya memastikan keberlanjutan program JKN yang menjadi bagian dari perlindungan sosial masyarakat.
Dalam pemaparannya, Aswalmi menyebutkan bahwa tingkat kepesertaan JKN di Babel sudah mendekati target universal health coverage.
“Hingga saat ini sekitar 98,86% masyarakat sudah mendaftar menjadi peserta JKN,” ungkapnya.
Meski hampir seluruh masyarakat Babel telah terdaftar, persoalan keaktifan peserta masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Aswalmi menegaskan bahwa kondisi ini perlu mendapat perhatian serius. “
Namun, tingkat keaktifan peserta per 1 September 2025 di Babel mencapai 82,57 persen dari angka ini naik sebesar 2,89 persen dari pertemuan triwulan 1,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar peserta yang tidak aktif berasal dari golongan mandiri. Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah, antara lain edukasi dan sosialisasi secara langsung hingga ke tingkat kelurahan. Program pembayaran cicilan juga ditawarkan agar peserta dari golongan mandiri tetap dapat memenuhi kewajiban iuran mereka.
Selain itu, Aswalmi juga menyinggung persoalan kekurangan iuran dari Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya tunjangan profesi guru pada tahun 2020 dan 2021.
“Untuk progres penyelesaian kekurangan iuran PNS komponen tunjangan profesi guru tahun 2020 dan 2021, pihaknya juga sudah berkoordinasi ke pihak sekolah dan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Babel, Fery Afryanto, menyampaikan bahwa Pemprov telah mengambil langkah koordinasi lintas daerah untuk menangani persoalan penunggakan iuran.
“Kita upayakan agar tidak ada lagi penunggakan dan capaian aktif jangan sampai turun dari 80 persen. Saat ini Pemprov Babel juga melakukan pendataan ojek online untuk didaftarkan,” bebernya.
Fery menegaskan bahwa pemerintah daerah serius mendukung BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menilai pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membayar iuran agar program JKN dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
“Sinergitas antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan program, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat,” ucapnya.
Menutup rapat evaluasi tersebut, Fery menekankan pentingnya menyelesaikan kewajiban iuran pada tahun berjalan serta menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan di tahun mendatang.
“Saya harap pada tahun 2025 dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya kewajiban kita untuk iuran BPJS (Kesehatan), dan 2026 harus bisa meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat,” pungkas Pj Sekda.
Dengan kepesertaan yang sudah mencapai 98,86 persen, Babel menjadi salah satu provinsi dengan capaian tertinggi secara nasional. Namun, tantangan keaktifan peserta dan penunggakan iuran tetap membutuhkan perhatian serius.
Pemprov bersama BPJS Kesehatan berkomitmen melanjutkan kolaborasi untuk memastikan masyarakat Babel dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih baik, adil, dan merata. (Sumber: Diskominfo Prov. Babel, Editor: KBO Babel)