Foto : Ilustrasi tenaga kesehatan. (net)
*Insentif Sempat Dipotong
PANGKALPINANG,BabelToday.com -Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang berdinas di lingkungan RSUD Dr. (H.C) Ir Soekarno Provinsi Kep Bangka Belitung (Babel) mengeluhkan soal gaji termasuk insentif hingga berbulan-bulan tak kunjung dibayar oleh pihak pemerintah daerah.
Akibat kondisi tersebut sejumlah nakes ini termasuk para tenaga honor (perawat Covid-19) pun mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terlebih saat ini di masa pandemi Covid-19 hingga kondisi ini pun berdampak terhadap semangat kerja para nakes.
Seperti diungkapkan oleh seorang tenaga kesehatan (perawat Covid-19) yang bertugas di RSUD Ir Soekarno Provinsi Babel namun enggan disebutkan identitas dirinya mengatakan terhitung hampir 4 bulan ini atau sejak Maret 2021 hingga saat ini gaji berikut insentif para tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Ir Soekarno Provinsi Babel termasuk dirinya belumlah dibayar oleh pihak pemerintah daerah.
Besaran gaji bagi tenaga kesehatan (honorer) tiap bulan dibayar sebesar Rp 2.9 juta dan dibayar baru dua bulan saja (Januari – Pebruari 2021), sedangkan insentif yang mesti diterimanya setiap bulan yakni Rp 7,5 juta (perawat Covid-19), namun terhitung sejak bulan Januari 2021sampai sekarang justru belumlah dibayar.
“Nah untuk para dokter sendiri berbeda dengan jumlah insentif yang diterima oleh kita. Untuk gaji baru dibayar dua bulan sedangkan insentif terhitung sejak Januari hingga sekarang belumlah dibayar,” ungkap perawat ini belum lama ini kepada tim media ini di Kota Pangkalpinang.
Sebelumnya diakui oleh perawat ini jika besaran insentif tenaga kesehatan termasuk perawat Covid-19 sempat dilakukan pemotongan sebesar 50 % (persen) dalam bulan pertama pembayaran, namun hal itu batal dilakukan lantaran saat itu sejumlah para tenaga kesehatan termasuk para perawat Covid-19 sempat protes.
Dikatakannya lagi, terkait soal jumlah insentif yang mesti diterima para tenaga kesehatan (perawat Covid-19) itu sesungguhnya telah tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) dan berlaku bagi seluruh tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Plt RSUD Soekarno Provinsi Babel dr Armayani Rusli Sp.B FINAC pun tak menyangkal terkait kabar tak sedap jika para nakes termasuk perawat Covid-19 berdinas di lingkungan rumah sakit setempat mengeluhkan soal gaji termasuk insentif sampai saat ini belumlah dibayar oleh pemerintah daerah.
Saat disinggung soal dana atau anggaran untuk nakes dari Kemenkes RI, Armayani justru dirinya mengaku bukan kewenangannya menjelaskan hal itu. Hanya saja menurut ia dana atau anggaran dari Kemenkes RI tersebut sesungguhnya telah diserap oleh sejumlah pemerintah daerah di berbagai provinsi di Indonesia.
“Setahu saya untuk daerah kita dana itu sudah masuk ke dalam APBD daerah kita dan recofusing. Di beberapa provinsi pun itu sudah ada dan sudah diserap. Ada 29 provinsi termasuk di Babel namun penyerapannya masih nol,” kata Armayani kepada tim media ini beberapa waktu lalu diwawancarai via sambungan telepon selulernya.
Meski begitu ditegaskanya dalam hal penyerapan anggaran dana dari pemerintah pusat bagi tenaga kesehatan (nakes) temasuk para perawat Covid-19 di Babel sendiri sesungguhnya menurut ia adalah kewenangan pemerintah daerah termasuk kepala Bakuda Provinsi Babel.
‘Soal anggaran itu kan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan kemudian semua rumah sakit di Babel pun sebelumnya sudah memuat usulan. Nah masalah ini pun sebenarnya sudah ditunggu-tunggu orang yang bekerja tak hanya di RSUD kita namun juga di rumah sakit lainnnya di Indonesia ini,” bebernya.
Sebaliknya ia sendiri berharap agar persoalan anggaran bagi nakes ini khususnya di Babel baik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota pihak Bakuda di daerah setempat dapat segera merealisasikanya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Babel Fery Aprianto mengatakan jika persoalan angggaran atau dana bagi nakes di Babel ini rencananya akan direalisasikan dalam waktu dekat ini.
“Kalau untuk nakes (tenaga kesehatan — red) di provinsi mungkin dalam waktu dekat di Dinkes akan meĺaksanakan pembayarannya. Karena anggarannya hasil refocusing dari Dana Alokasi Umum, tidak tersedia di anggaran induk. Maka ada keterlambatan,” terang Feri dalam pesan singkatnya (Whtas App/WA) yang diterima belum lama ini. (tim)
.