Memperbaiki Tata Kelola Timah di Bangka Belitung untuk Memutus Jaringan Penyelundupan (Opini)

BabelToday.com, Bangka Belitung – sebagai salah satu wilayah penghasil timah terbesar di dunia, kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penyelundupan timah ilegal di Pelabuhan Tanjungkalian, Mentok. Penangkapan truk bermuatan timah tanpa dokumen resmi ini mencerminkan masalah lama yang terus berulang, yakni lemahnya pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam yang strategis di wilayah ini. Jika tidak segera diatasi, aktivitas ilegal ini akan terus merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan secara signifikan.

Jaringan Gelap yang Menggerogoti Ekonomi Negara
Penyelundupan timah bukan hanya sekadar tindak kriminal biasa. Ini adalah bagian dari jaringan besar yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penambang ilegal, distributor, hingga oknum aparat yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan.

Penyelundupan ini telah menciptakan kerugian ekonomi negara yang tidak sedikit. Dengan harga timah di pasar internasional yang terus meningkat, aktivitas ilegal ini menghilangkan potensi pemasukan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

Kasus yang baru-baru ini terjadi di Pelabuhan Tanjungkalian hanyalah puncak gunung es. Modus yang digunakan, seperti manipulasi manifes truk, menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan ini. Kasus serupa pada Juni 2024, di mana sebuah truk bermuatan 4 ton timah balok dicegat, menguatkan dugaan bahwa jaringan ini telah lama beroperasi.

Lebih parahnya lagi, indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum menunjukkan bahwa tantangan memberantas jaringan ini bukan hanya pada pelaku lapangan, tetapi juga pada mereka yang memiliki akses ke sistem hukum itu sendiri.

Dampak Sosial dan Lingkungan dari Tambang Ilegal
Tambang ilegal di Bangka Belitung telah lama menjadi masalah yang sulit diatasi. Selain merugikan negara secara finansial, tambang ilegal ini juga membawa dampak besar bagi masyarakat lokal dan lingkungan.

Kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah menjadi harga yang harus dibayar untuk aktivitas yang tidak bertanggung jawab ini. Masyarakat sekitar tambang sering kali menjadi korban utama dari kerusakan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal juga menjadi persoalan sosial yang kompleks. Dengan minimnya alternatif mata pencaharian, banyak masyarakat yang terpaksa bergantung pada aktivitas ilegal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, baik melalui program pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, maupun pengembangan sektor ekonomi lainnya.

Peran Pelabuhan sebagai Titik Kritis Penyelundupan
Pelabuhan Tanjungkalian di Mentok telah lama menjadi jalur strategis bagi aktivitas penyelundupan. Meskipun pengawasan telah diperketat, kasus demi kasus terus menunjukkan bahwa upaya ini belum cukup efektif.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Tanpa dukungan teknologi seperti pemindai muatan dan CCTV canggih, pelaku penyelundupan dengan mudah memanfaatkan celah pengawasan.

Selain itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Kolaborasi ini penting untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh di pelabuhan, sekaligus menciptakan mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan.

Sanksi yang Kurang Memberikan Efek Jera
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur sanksi berat bagi pelaku penyelundupan, yakni hukuman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
Namun, kenyataannya, sanksi ini belum memberikan efek jera yang signifikan. Jaringan penyelundupan besar dengan modal kuat dan akses luas tampaknya mampu mengelak dari jerat hukum atau bahkan kembali beroperasi setelah tertangkap.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci utama. Tidak cukup hanya menangkap pelaku lapangan seperti sopir truk, tetapi juga membongkar aktor intelektual yang berada di balik jaringan ini.

Transparansi dalam proses penegakan hukum juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

Solusi untuk Masa Depan
Mengatasi masalah penyelundupan timah di Bangka Belitung memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Meningkatkan Teknologi Pengawasan
Investasi dalam teknologi seperti pemindai muatan dan CCTV canggih di pelabuhan harus menjadi prioritas. Dengan teknologi ini, pengawasan dapat dilakukan secara real-time dan lebih efektif dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan.

2. Mendorong Transparansi dalam Tata Kelola Timah
Pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya timah. Hal ini termasuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan dilakukan secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat sekitar tambang perlu diberdayakan melalui program edukasi dan pelatihan keterampilan. Dengan memberikan alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan, ketergantungan terhadap tambang ilegal dapat dikurangi.

4. Kolaborasi Antar-Pihak
Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam memberantas jaringan penyelundupan. Mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel harus dibangun untuk memastikan bahwa seluruh pihak dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah ini.

5. Reformasi Penegakan Hukum
Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa kompromi. Selain itu, sanksi yang lebih berat dan efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku jaringan besar tidak lagi memiliki peluang untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya.

Menjaga Keberlanjutan Bangka Belitung

Bangka Belitung memiliki potensi besar sebagai penghasil timah dunia. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, potensi ini justru menjadi sumber masalah yang merugikan banyak pihak.

Penyelesaian kasus penyelundupan timah tidak hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya ini dapat dikelola secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Dengan langkah-langkah yang tepat, Bangka Belitung tidak hanya dapat memberantas jaringan penyelundupan, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Masa depan Bangka Belitung ada di tangan semua pihak yang berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum.

——————————————————
Penulis : Zulfikar/Joy, reporter jejaring KBO Babel/media LaporPak.Co.Id & Sekretaris DPC Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Kabupaten Bangka Barat.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dalam penyajian artikel, opini atau pun pemberitaan tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan atau koreksi kepada redaksi media kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Saran dan masukan atas tulisan ini silahkan disampaikan ke redaksi di nomor WA kami 0812 7814 265 & 0821 1227 4004 atau email redaksi yang tertera di box Redaksi.