Lurah Lontong Pancur Dituding Tak Responsif, Warga Desak Pemkot Evaluasi Kinerja
BabelToday.com, Pangkalpinang – Lurah Lontong Pancur, Adly, kembali menjadi sorotan publik akibat berbagai kontroversi. Sebelumnya, ia pernah memancing aksi unjuk rasa oleh puluhan warga di kantor kelurahan. Aksi tersebut dipicu oleh dugaan ketidaknetralannya dalam mendukung calon tunggal pada Pilkada 2024. Ironisnya, unjuk rasa itu berlangsung atas permintaan sang lurah sendiri. Selasa (10/12/2024).
Kini, Lurah Adly kembali memicu keresahan di masyarakat. Kali ini, sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat mengadakan pertemuan di Masjid Jami’ Al-Ihsan, selasa 10 Desember 2024 untuk membahas tindakan yang dianggap arogan dan kurang responsif terhadap aspirasi warga.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah keengganan Adly menandatangani surat rekomendasi dari pengurus Masjid Jami’ Al-Ihsan. Surat tersebut berisi permohonan dukungan untuk penempatan kotak amal dan QRIS di beberapa lokasi strategis seperti SPBU, pusat perbelanjaan, kafe, rumah makan, dan tempat umum lainnya. Langkah ini dirancang untuk meningkatkan pemasukan keuangan masjid, yang akan digunakan untuk operasional dan kegiatan sosial.
Namun, Adly menolak menandatangani surat tersebut dengan alasan personal, salah satu pengurus masjid diketahui menghadiri kegiatan relawan Kotak Kosong beberapa waktu lalu.
Jojo, salah satu tokoh pemuda, mengkritik keras sikap Adly. “Adly, lurah Lontong Pancur, kami anggap sebagai pemimpin yang pengecut. Beliau bahkan tidak bersedia hadir dalam pertemuan di masjid untuk memberikan klarifikasi atas keputusannya. Kami menilai Adly tidak layak memimpin wilayah ini. Kami mendesak Sekda dan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang segera mengevaluasi kinerja lurah ini,” tegas Jojo.
Jojo juga memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka diabaikan, aksi unjuk rasa akan dilakukan di kantor Wali Kota Pangkalpinang. “Jika Pemkot lamban merespons, hal ini dapat memicu konflik lebih besar dan semakin meresahkan masyarakat,” tutupnya.
Polemik ini memicu perhatian banyak pihak di Pangkalpinang. Beberapa tokoh masyarakat lainnya juga turut menyuarakan keprihatinan mereka terhadap situasi di Lontong Pancur. Mereka menilai bahwa seorang pemimpin semestinya mampu bersikap bijak dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun politik.
“Sikap lurah yang enggan menandatangani surat untuk pengurus masjid dengan alasan yang tidak rasional ini adalah bentuk diskriminasi dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin. Seharusnya, seorang lurah menjadi pelayan masyarakat, bukan menciptakan masalah baru,” ujar Reren salah satu tokoh pemuda setempat.
Tuntutan Evaluasi Lurah Semakin Kuat
Dukungan terhadap tuntutan evaluasi kinerja Lurah Adly semakin menguat. Banyak warga menilai tindakan-tindakan yang dilakukan Adly telah melampaui batas kewajaran. Terlebih lagi, ini bukan kali pertama ia menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Kejadian sebelumnya, di mana ia justru mendorong warganya sendiri untuk berdemo, juga masih membekas di ingatan publik.
Para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi lokal di Kecamatan Pangkalbalam bahkan telah merancang langkah konkret untuk menekan pemerintah daerah. “Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, kami akan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat untuk menuntut perubahan. Kami ingin pemimpin yang benar-benar peduli dan mampu membawa kemajuan bagi wilayah kami,” ujar Reren dalam pernyataan lanjutan.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang belum memberikan tanggapan resmi atas desakan warga Lontong Pancur. Namun, beberapa sumber di lingkungan Pemkot menyebutkan bahwa laporan masyarakat mengenai lurah tersebut sudah sampai ke meja pejabat terkait.
“Masyarakat Lontong Pancur khususnya dan Pangkalbalam umumnya perlu mendukung proses evaluasi yang sedang berlangsung. Pemerintah tentu akan menindaklanjuti laporan ini dengan hati-hati, mengingat dampaknya cukup luas,” ujar salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Warga kini berharap Pemkot Pangkalpinang dapat bertindak cepat untuk menghindari eskalasi masalah yang berpotensi merusak stabilitas sosial di wilayah tersebut. “Kami tidak menginginkan konflik berkepanjangan, tetapi jika pemerintah tidak bertindak tegas, kami akan terus memperjuangkan hak kami,” pungkas Jojo. (Zen/KBO Babel)