Mahasiswa Tuntut Kesejahteraan Guru PPPK, DPRD Babel Siap Dorong Kenaikan Anggaran

BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Kamis (16/4/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan keprihatinan terhadap nasib tenaga pendidik, khususnya guru berstatus PPPK paruh waktu yang dinilai masih menghadapi ketidakpastian kesejahteraan. Jumat (17/4/2026)

Mahasiswa yang datang dari sejumlah kampus, di antaranya Universitas Anak Bangsa dan IAIN SAS Bangka Belitung, membawa satu tuntutan utama: pemerintah daerah dan pusat diminta lebih serius dalam memperhatikan status, kesejahteraan, serta kepastian kerja para guru honorer dan PPPK.

Uniknya, aksi kali ini berlangsung dalam suasana yang relatif tenang. Para mahasiswa memilih tidak menyampaikan orasi secara terbuka. Mereka menahan penyampaian aspirasi lisan dan meminta langsung agar pimpinan DPRD turun menemui massa aksi.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, kemudian hadir menemui perwakilan mahasiswa di lokasi aksi. Meski dialog tidak berlangsung dalam bentuk orasi terbuka, mahasiswa tetap menyerahkan surat tuntutan resmi kepada pihak DPRD sebagai bentuk aspirasi tertulis.

“Adik-adik mahasiswa sepakat tidak menyampaikan secara langsung. Tapi surat sudah kita terima, dan insyaallah menjadi pendorong untuk mengedepankan kesejahteraan guru,” ujar Edi di sela pertemuan tersebut.

Edi menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadikan isu kesejahteraan guru, khususnya guru honorer dan PPPK paruh waktu, sebagai salah satu perhatian serius dalam pembahasan kebijakan daerah. Ia menyebut, salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mendorong penguatan alokasi anggaran daerah (APBD) untuk mendukung sektor pendidikan.

“Ke depan menjadi concern kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer, dengan menstimulasi APBD untuk hal-hal terkait,” tambahnya.

Selain itu, DPRD Babel juga berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Salah satu poin penting yang akan didorong adalah penambahan formasi tenaga pendidik agar dapat mengakomodasi lebih banyak guru yang saat ini masih berstatus PPPK maupun honorer.

“Kita akan dorong pemerintah pusat agar formasi yang diusulkan bisa mengakomodir sebanyak-banyaknya tenaga guru,” tegas Edi.

Aksi mahasiswa ini menjadi refleksi bahwa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya terselesaikan. Status kerja, kepastian pengangkatan, hingga kesejahteraan dinilai masih menjadi beban bagi banyak guru di daerah.

(Mung Harsanto/Babel Today)