Harga TBS Sawit Merosot Tajam, DPRD Babel Soroti Dampak Kebijakan Ekspor CPO Satu Pintu

BABELTODAY.COM, JAKARTA — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang saat ini dikeluhkan para petani di berbagai daerah di Babel. Selasa (26/5/2026)

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya bersama sejumlah anggota DPRD Babel saat mendatangi Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Kedatangan rombongan DPRD Babel itu merupakan tindak lanjut dari banyaknya laporan dan keluhan petani sawit terkait turunnya harga jual sawit secara drastis dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan petani di tengah tingginya biaya produksi dan kebutuhan operasional perkebunan.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Babel mempertanyakan sejumlah kebijakan nasional yang dinilai mulai berdampak terhadap harga sawit di tingkat daerah, salah satunya terkait rencana kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu melalui DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia).

Meski kebijakan tersebut baru direncanakan berlaku pada Januari 2027, DPRD Babel menilai dampaknya sudah mulai dirasakan oleh petani maupun pelaku usaha sawit di daerah.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan penurunan harga TBS yang terjadi saat ini dinilai terlalu cepat dan tidak wajar. Ia menduga sejumlah pabrik kelapa sawit mulai merespons rencana kebijakan tersebut dengan menurunkan harga pembelian sawit dari petani.

Menurut Didit, kondisi itu membuat petani semakin tertekan karena harga jual sawit terus turun, sementara harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga ongkos operasional lainnya masih tinggi.

“Kami meminta pemerintah pusat segera turun tangan. Jangan sampai kebijakan yang belum diterapkan justru lebih dulu membuat petani sawit terpuruk,” tegas Didit.

Ia menilai pemerintah pusat perlu memberikan kepastian dan penjelasan yang jelas kepada pelaku usaha maupun perusahaan kelapa sawit agar tidak muncul spekulasi yang berdampak langsung terhadap harga di tingkat petani.

Selain itu, DPRD Babel juga meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik kelapa sawit agar tidak mengambil keputusan sepihak yang merugikan petani.

Menurut DPRD Babel, stabilitas harga sawit sangat penting bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung karena sektor perkebunan sawit menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di sejumlah kabupaten.

Apabila kondisi harga terus merosot, dikhawatirkan daya beli masyarakat ikut menurun dan berdampak terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

Didit menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan petani menghadapi ketidakpastian harga tanpa solusi yang jelas. Ia berharap ada langkah cepat dari kementerian terkait untuk menjaga kestabilan harga TBS sawit di tingkat petani.

“Petani hari ini sangat berharap ada keberpihakan nyata dari pemerintah. Jangan sampai mereka terus menanggung dampak ketidakpastian kebijakan,” ujarnya.

DPRD Babel berharap hasil pertemuan dengan Kemendag dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, sehingga harga sawit kembali stabil dan kesejahteraan petani di Bangka Belitung tetap terjaga. (Mung Harsanto/KBO Babel)