Didit Srigusjaya Soroti Penyaluran BBM Nelayan: Kuota Subsidi Banyak Hilang di Lapangan

BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menyoroti persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk nelayan yang dinilai masih tidak tepat sasaran dan merugikan penerima manfaat. Jumat (4/7/2026)

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Didit Srigusjaya mengungkapkan bahwa pihaknya masih menerima banyak laporan dari nelayan terkait berkurangnya jatah solar subsidi yang seharusnya mereka terima setiap bulan.

Hal tersebut disampaikan usai pertemuan antara DPRD Babel, pihak Pertamina, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang digelar di kantor DPRD Babel, Rabu (1/7/2026).

Menurut Didit, terdapat ketimpangan distribusi yang cukup signifikan di lapangan. Nelayan yang seharusnya menerima sekitar 2.000 liter solar subsidi per bulan, dalam praktiknya hanya mendapatkan sekitar 800 liter.

“Banyak hak subsidi nelayan yang hilang. Yang seharusnya sebulan mereka dapat 2.000 liter, hanya dapat 800 liter. Artinya hak mereka untuk mendapatkan solar subsidi tidak tepat sasaran,” ujar Didit.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut langsung kebutuhan operasional nelayan dalam melaut. DPRD Babel, kata dia, bersama instansi terkait telah sepakat untuk melakukan penataan ulang sistem distribusi agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Didit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang merespons cepat persoalan tersebut, termasuk DKP dan Pertamina yang telah membuka ruang koordinasi untuk pembenahan sistem distribusi BBM subsidi.

Dalam waktu dekat, DPRD menargetkan adanya pemutakhiran data nelayan penerima subsidi yang harus diselesaikan dalam dua minggu. Data tersebut akan menjadi dasar utama penyaluran BBM ke depan agar tidak terjadi penyimpangan.

“Nanti sistem penyalurannya dari Pertamina dan pengawasan hukumnya kita serahkan kepada aparat penegak hukum seperti Kapolda atau kejaksaan agar ada efek jera,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Babel, Ichsan Afrizal, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan DPRD. DKP akan berkoordinasi dengan dinas perikanan di kabupaten/kota untuk memperbarui data kebutuhan BBM nelayan berdasarkan rekomendasi resmi yang sudah ada.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam distribusi di lapangan yang menyebabkan BBM subsidi tidak selalu diterima oleh nelayan yang berhak.

“Memang tidak menutup mata, masih ada penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kami akan memastikan distribusi ini benar-benar digunakan oleh yang berhak,” kata Ichsan.

Ia juga menegaskan bahwa ke depan akan ada penguatan pengawasan serta kemungkinan penerapan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi nelayan.

Dengan langkah penataan ulang ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi hak nelayan yang hilang dan distribusi solar subsidi dapat berjalan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. (Mung Harsanto/Babel Today)