DPRD Babel Adukan Persoalan Tambang Timah Belitung ke Kemenhan, Minta Diskresi Pemerintah Pusat

BABELTODAY.COM, BELITUNG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengambil langkah strategis untuk memperjuangkan persoalan pertambangan timah yang berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Pulau Belitung. Jumat (31/7/2026)

Persoalan tersebut disampaikan langsung kepada pemerintah pusat melalui pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Rombongan dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta. Dalam pertemuan itu turut hadir Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Belitung yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi perlambatan ekonomi akibat terbatasnya aktivitas pertambangan timah.

Salah satu persoalan utama yang dibahas adalah minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk. Kuota tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan riil aktivitas pertambangan di lapangan.

Kondisi itu disebut berdampak terhadap penyerapan hasil produksi penambang rakyat. Terbatasnya daya serap membuat hasil tambang masyarakat tidak dapat terserap secara optimal sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan warga yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sektor pertimahan.

Dampak persoalan tersebut juga dinilai meluas ke berbagai sektor ekonomi lainnya. Ketika aktivitas pertambangan mengalami perlambatan, perputaran uang di tengah masyarakat ikut menurun. Kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, aktivitas pelaku usaha, hingga kesempatan kerja.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat Belitung perlu disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat agar dapat segera dicarikan solusi.

“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” ujar Didit, Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, rombongan juga memaparkan kondisi yang terjadi di lapangan. Mulai dari perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat, menurunnya daya serap tenaga kerja, hingga kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha para penambang rakyat.

Mereka berharap pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat, khususnya para penambang rakyat yang terdampak keterbatasan kuota RKAB.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyambut baik kedatangan DPRD Babel bersama jajaran pemerintah daerah. Ia mengapresiasi langkah komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sebagai upaya mencari jalan keluar terhadap persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Belitung.

Langkah membawa persoalan pertambangan timah ke tingkat pemerintah pusat diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian yang lebih konkret. Pemerintah daerah dan DPRD Babel berharap adanya perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat sehingga persoalan pertambangan dapat segera memperoleh kepastian dan tidak semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat di Pulau Belitung. (Mung Harsanto/Babel Today)