Pejabat Pemerintah Perlu Pelatihan Literasi agar Tidak Menyakiti Rakyat

Babeltoday.com, Jakarta – Menyikapi kebijakan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat pasca demonstrasi yang berujung aksi anarkis di lapangan, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Presiden akan memberikan kenaikan pangkat kepada polisi yang menjadi korban tindak anarkis.

Hasan menegaskan, polisi yang terluka bukan akibat demonstran yang menyuarakan aspirasi, melainkan karena ulah pelaku anarki. Menurutnya, kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pengorbanan para polisi yang terluka saat menjalankan tugas negara.

Namun, pernyataan itu dinilai telah melukai perasaan masyarakat. Aktivis sekaligus Presiden Komunitas Penulis Indonesia (KOPI), Feryandi, menyatakan kekecewaannya karena sikap pemerintah terkesan tidak adil dalam menyikapi peristiwa tersebut.

“Bagaimana dengan para demonstran yang benar-benar menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi justru terluka karena mendapat perlakuan keras dari aparat? Apakah pernah ada investigasi menyeluruh? Tidak menutup kemungkinan ada demonstran yang membela diri setelah dipukul terlebih dahulu, lalu justru dijadikan tersangka,” ungkap Feryandi, Sabtu (5/9/2025).

Menurutnya, kebijakan kenaikan pangkat bagi polisi yang terluka tanpa mempertimbangkan kemungkinan salah prosedur aparat hanya akan menambah rasa ketidakadilan di masyarakat.

“Pernyataan seperti ini justru membuat rakyat kecewa. Seharusnya pejabat berpikir jernih sebelum mengeluarkan pernyataan yang dapat memperburuk citra pemerintah,” tegasnya.

Feryandi, yang akrab disapa Ferry Komeng, juga mengingatkan agar aparat kepolisian tidak gegabah menangkap para demonstran dengan tuduhan anarkis tanpa bukti yang jelas.

“Saya khawatir terjadi salah tangkap atau penangkapan tanpa dasar yang kuat. Jika hal itu terjadi, demokrasi akan terciderai dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hilang,” jelasnya.

Ia menilai, banyak pejabat negara, bahkan sekelas menteri dan anggota DPR, sering kali mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas secara logika maupun etika, sehingga menyinggung perasaan rakyat.

“Oleh karena itu, presiden perlu memiliki penasihat literasi atau pihak yang mampu mengingatkan para pejabat agar tidak asal berbicara. Perlu ada praktisi literasi yang bisa membimbing pejabat agar tidak mengeluarkan pernyataan yang ngawur dan menyakiti hati rakyat,” pungkas Ferry Komeng. (Red/*)