DPRD Babel Soroti Kejatuhan Harga Sawit, Usulkan Pengawasan hingga Stimulus untuk Petani
BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG — Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi perhatian serius DPRD Babel. Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, meminta Pemerintah Provinsi Babel segera mengambil langkah konkret dengan membentuk tim gabungan guna mengidentifikasi penyebab penurunan harga dan mencari solusi bagi para petani sawit. Minggu (31/5/2026)
Menurut Eddy, penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan di kalangan petani. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan pendapatan utama dari sektor perkebunan kelapa sawit.
“Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Perlu ada tim gabungan yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk mengetahui penyebab pasti turunnya harga sawit dan mencari langkah penanganan yang tepat,” ujar Eddy.
Ia menilai tim gabungan tersebut dapat terdiri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran tim ini diharapkan mampu melakukan pemantauan harga secara berkala sekaligus memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani.
Eddy menjelaskan, dampak anjloknya harga sawit sangat dirasakan oleh petani, terutama petani kecil yang selama ini bergantung pada hasil penjualan TBS untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Turunnya harga jual membuat pendapatan petani berkurang secara signifikan, sementara biaya produksi seperti pupuk, perawatan kebun, dan upah tenaga kerja tetap tinggi.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi keberlanjutan usaha perkebunan rakyat apabila berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera melakukan langkah antisipatif agar petani tidak semakin terbebani.
Selain membentuk tim gabungan, DPRD Babel juga mengusulkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah melakukan kajian menyeluruh terkait faktor penyebab penurunan harga sawit, baik yang berasal dari pengaruh pasar global, kebijakan nasional, maupun kondisi di tingkat daerah.
Pemerintah juga diminta membuka ruang dialog dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) untuk memastikan adanya transparansi dalam penetapan harga pembelian TBS. Langkah ini dinilai penting agar petani mendapatkan harga yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi pasar.
Tak hanya itu, Eddy menekankan pentingnya akses informasi harga yang mudah dijangkau oleh petani. Dengan informasi yang terbuka dan diperbarui secara berkala, petani dapat mengetahui perkembangan harga pasar dan terhindar dari praktik yang merugikan.
DPRD Babel juga mendorong adanya pola kemitraan yang lebih baik antara petani dan perusahaan pengolahan sawit. Kemitraan yang sehat diyakini dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.
Sebagai solusi tambahan, pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan pemberian stimulus atau bantuan bagi petani yang terdampak langsung akibat penurunan harga. Bantuan tersebut dapat berupa dukungan sarana produksi, subsidi pupuk, maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya.
Eddy juga menyoroti pentingnya diversifikasi usaha bagi petani sawit. Menurutnya, ketergantungan pada satu komoditas membuat petani rentan terhadap gejolak harga. Karena itu, pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usaha alternatif maupun produk turunan kelapa sawit perlu terus didorong.
DPRD Babel menegaskan akan terus mengawasi langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini. Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD berkomitmen memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada petani dan mampu menjaga stabilitas sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Bangka Belitung. (Mung Harsanto/Babel Today)