Raih WTP 9 Kali Beruntun, DPRD Babel Ingatkan Pemprov Tindak Lanjuti Catatan BPK

BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel segera menuntaskan seluruh rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Selasa (30/6/2026)

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini menjadi prestasi membanggakan karena merupakan raihan WTP yang kesembilan kali secara berturut-turut.

Menurut Edi Iskandar, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan bukti bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa opini tersebut tidak berarti seluruh pengelolaan keuangan telah sempurna.

Masih terdapat sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek temuan.

“Ini paripurna penyampaian LHP BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Kita bersyukur hasil pemeriksaan itu Pemerintah Provinsi kembali mendapatkan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Ini yang patut disyukuri karena sudah sembilan kali berturut-turut,” ujar Edi.

Ia mengatakan, keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, tantangan pengelolaan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, kualitas pengelolaan anggaran daerah harus terus diperbaiki sehingga mampu mendukung pembangunan secara efektif sekaligus menghindari terjadinya kesalahan administrasi maupun pengelolaan keuangan.

“Secara tata kelola keuangan pemerintah daerah sudah sangat baik. Walaupun tentu harus terus ditingkatkan karena persoalan dan kondisi yang akan dihadapi ke depan semakin banyak dan semakin kompleks. Karena itu pengelolaan keuangan harus tetap dipertahankan dengan baik,” katanya.

Edi menjelaskan, DPRD akan memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi yang disampaikan BPK. Fungsi pengawasan legislatif akan dijalankan secara optimal untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan kembali membahas berbagai catatan hasil pemeriksaan tersebut agar setiap OPD dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan.

“Tentu ada rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama kepada beberapa OPD. Ini akan menjadi atensi khusus dari kami di DPRD. Kami akan membahas kembali bersama pemerintah daerah sehingga rekomendasi-rekomendasi itu bisa segera dilaksanakan dan dituntaskan dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai aturan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edi berharap seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.

Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan apresiasi atas kembali diraihnya opini WTP dari BPK. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel.

Meski demikian, Hidayat memastikan pemerintah daerah tidak akan berpuas diri. Seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kita sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi. Ada beberapa rekomendasi dari BPK dan itu akan diselesaikan,” kata Hidayat.

Ia menambahkan, Pemprov Babel akan terus melakukan pembenahan pada berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, penatausahaan hingga pelaporan, sehingga kualitas laporan keuangan daerah semakin baik setiap tahunnya.

Rapat Paripurna penyampaian LHP BPK tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Melalui komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat, kepercayaan publik semakin kuat, serta pelaksanaan pembangunan di Bangka Belitung dapat berjalan lebih efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Mung Harsanto/Babel Today)