DPRD Babel Dorong Subsidi SPP Rp5,9 Miliar, Perjuangkan Nasib Siswa Sekolah Swasta

BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah konkret untuk memastikan keberlangsungan sekolah swasta di daerah tetap terjaga. Melalui pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD mendorong pengalokasian anggaran sebesar Rp5,9 miliar dalam APBD guna memberikan subsidi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Kamis (16/7/2026)

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan secara menyeluruh. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terpusat pada sekolah negeri, tetapi juga harus menjangkau sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi mencerdaskan generasi muda di Bangka Belitung.

Didit menilai sekolah swasta memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan daerah. Selain menjadi mitra pemerintah, sekolah swasta juga berperan menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung setiap tahun ajaran baru.

“Kita tidak boleh membiarkan sekolah swasta berjalan sendiri. Mereka memiliki peran besar dalam mencerdaskan anak-anak Bangka Belitung. Karena itu pemerintah harus hadir memberikan dukungan agar keberlangsungan sekolah swasta tetap terjaga,” kata Didit usai menggelar pertemuan dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan Babel, Saipul Bakhri.

Menurut Didit, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri membuat sebagian sekolah swasta mengalami penurunan jumlah peserta didik. Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya dukungan pemerintah, dikhawatirkan akan memengaruhi operasional hingga kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Karena itu, DPRD Babel mendorong lahirnya skema subsidi SPP bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban orang tua, tetapi juga menjaga jumlah peserta didik di sekolah swasta tetap stabil.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekitar 2.000 siswa diproyeksikan menjadi penerima manfaat program subsidi tersebut. Setiap siswa direncanakan memperoleh bantuan maksimal sebesar Rp250 ribu setiap bulan.

Dengan jumlah penerima tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp5,9 miliar dalam satu tahun. DPRD Babel menyatakan siap mengawal pembahasan anggaran tersebut agar dapat masuk dalam skema APBD sesuai mekanisme yang berlaku.

Didit menegaskan, DPRD hanya berperan mengawal kebijakan dan penganggaran. Sementara proses penentuan penerima bantuan tidak akan melibatkan unsur legislatif maupun pimpinan daerah.

“Kami tidak ingin ada intervensi. DPRD, Dinas Pendidikan maupun Gubernur tidak akan menentukan siapa penerima bantuan. Penetapan sepenuhnya menjadi kewenangan sekolah berdasarkan kondisi riil siswa yang membutuhkan,” tegasnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Sekolah dinilai paling memahami kondisi ekonomi peserta didiknya sehingga mampu menentukan penerima secara objektif.

Selain memperjuangkan subsidi SPP, DPRD Babel juga mendukung langkah Pemerintah Provinsi yang menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan PT Timah Tbk dalam membantu penyediaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu.

Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan dukungan pembiayaan SPP dan bantuan perlengkapan sekolah, DPRD Babel berharap tidak ada lagi anak yang terkendala melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.

Bagi DPRD Babel, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari meningkatnya kualitas sekolah negeri, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga eksistensi sekolah swasta sebagai bagian penting dari sistem pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui kebijakan subsidi SPP ini, DPRD berharap tercipta pemerataan kesempatan belajar sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. (Mung Harsanto/Babel Today)