BANGKA BELITUNG SEDANG DIUJI OLEH KEMARAU DAN TATA KELOLA AIR
Oleh: Ir. Muhammad Hakiem Sedo Putra, S.T., M.T.
Babeltoday.com, Bangka Belitung – Ada saat ketika persoalan lingkungan tidak lagi cukup dibicarakan sebagai persoalan alam.
Ketika hujan berkurang, sumur mulai menyusut, lahan mengering, dan masyarakat mulai khawatir terhadap ketersediaan air, persoalannya berubah menjadi persoalan publik.
Bangka Belitung sedang menghadapi situasi tersebut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus 2026 menetapkan wilayah Bangka Belitung dalam status siaga kekeringan. Kondisi tersebut terutama perlu mendapat perhatian di Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung yang mengalami penurunan intensitas curah hujan. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi sekitar September 2026.
Pada saat yang sama, BMKG secara nasional menyebut perkembangan El Niño dan kondisi atmosfer yang mendukung berkurangnya suplai hujan sebagai faktor yang meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Situasi ini semestinya tidak hanya dibaca sebagai berita cuaca.
Ini adalah ujian bagi tata kelola air Bangka Belitung.
Kita Punya Laut, Tetapi Membutuhkan Air Tawar
Ada anggapan sederhana yang kadang muncul ketika berbicara tentang wilayah kepulauan.
Bangka Belitung dikelilingi laut, sehingga seolah-olah persoalan air bukan masalah besar.
Padahal air laut tidak sama dengan air tawar.
Masyarakat membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan berbagai aktivitas ekonomi.
Sebagian besar kebutuhan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi oleh air laut.
Karena itu, bagi Bangka Belitung, air tawar merupakan sumber daya strategis.
Dan ketika musim kemarau semakin panjang, nilai strategis tersebut semakin terlihat.
Kemarau Menguji Cadangan yang Kita Miliki
Ketika hujan turun, tidak seluruh air menjadi cadangan.
Sebagian menjadi limpasan.
Sebagian masuk ke dalam tanah.
Sebagian mengisi sungai, kolong, embung, rawa, dan badan air lainnya.
Air yang meresap ke tanah memiliki peran penting karena dapat membantu mempertahankan ketersediaan air pada periode tanpa hujan.
Masalahnya, kemampuan lingkungan menyimpan air dapat berkurang ketika tutupan lahan berubah dan permukaan tanah semakin tertutup.
Air hujan menjadi lebih cepat mengalir.
Lebih sedikit yang meresap.
Pada musim hujan, kita mungkin menghadapi limpasan.
Pada musim kemarau, kita menghadapi berkurangnya cadangan.
Di sinilah kita perlu melihat hubungan antara pembangunan dan tata air.
Banjir dan kekeringan tidak selalu merupakan dua persoalan yang sama sekali terpisah. Keduanya dapat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola ruang dan air.
Jangan Jadikan El Niño Sebagai Kambing Hitam
El Niño memang merupakan faktor penting.
Ketika fenomena tersebut menguat, Indonesia dapat mengalami kondisi yang lebih kering dan curah hujan yang lebih rendah pada sejumlah wilayah.
Tetapi menjadikan El Niño sebagai satu-satunya penyebab tidak akan menyelesaikan persoalan.
El Niño tidak menentukan apakah kita memiliki cukup embung.
El Niño tidak menentukan apakah kawasan resapan dilindungi.
El Niño tidak menentukan apakah air hujan ditampung.
El Niño juga tidak menentukan apakah sumber air dipantau dengan baik.
Semua itu merupakan bagian dari keputusan manusia.
Karena itu, fenomena iklim seharusnya menjadi dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan alasan untuk menyerahkan seluruh persoalan kepada alam.
Kolong Bekas Tambang Harus Mendapat Perhatian Serius
Berbicara mengenai tata air Bangka Belitung juga berarti berbicara mengenai pertambangan timah.
Pertambangan telah menjadi bagian dari sejarah sosial dan ekonomi daerah.
Namun kegiatan pertambangan juga mengubah bentang alam.
Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya kolong bekas tambang.
Kolong tidak boleh otomatis dianggap sebagai sumber air yang aman.
Kualitas air perlu diuji.
Potensi pencemaran harus diperiksa.
Kondisi lingkungan sekitarnya perlu dikaji.
Dan pemanfaatannya harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokasi.
Tetapi pada saat yang sama, kolong tidak seharusnya hanya dipandang sebagai lubang bekas aktivitas pertambangan.
Sebagian kawasan pascatambang dapat memiliki fungsi baru apabila dikelola berdasarkan kajian teknis dan lingkungan.
Bisa menjadi kawasan konservasi.
Bisa dikembangkan untuk perikanan.
Bisa menjadi ruang rekreasi tertentu.
Atau dalam kondisi yang memenuhi persyaratan, dapat menjadi bagian dari sistem tampungan air.
Yang dibutuhkan adalah perubahan pendekatan.
Pascatambang bukan berarti selesai. Justru setelah tambang selesai, kita harus menentukan masa depan ekologis kawasan tersebut.
Reklamasi Harus Bicara Air
Reklamasi tidak cukup dinilai dari apakah lahan sudah terlihat hijau.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah fungsi lingkungan mulai kembali.
Apakah tanah mampu menyerap air?
Apakah limpasan dapat dikendalikan?
Apakah erosi berkurang?
Apakah vegetasi mampu bertahan?
Apakah kualitas badan air di sekitarnya membaik?
Pertanyaan tersebut penting karena tanah dan vegetasi memiliki hubungan langsung dengan tata air.
Lahan yang mampu menyerap dan menyimpan air merupakan bagian dari sistem ketahanan air.
Karena itu, reklamasi seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban pascatambang.
Ia harus menjadi bagian dari investasi ekologis Bangka Belitung.
Petani Tidak Bisa Hanya Menunggu Hujan
Kemarau juga menjadi persoalan bagi pertanian.
Tanaman memiliki kebutuhan air.
Ketika curah hujan berkurang, petani menghadapi risiko penurunan produktivitas.
Dalam kondisi kemarau 2026, BMKG Babel bahkan mengimbau petani agar tidak menanam padi pada periode tertentu karena risiko puso akibat kekurangan air cukup besar.
Ini menunjukkan bahwa informasi iklim harus masuk ke sektor pertanian.
Prakiraan cuaca tidak boleh berhenti sebagai informasi di layar telepon.
Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi keputusan.
Kapan menanam.
Apa yang ditanam.
Berapa kebutuhan air.
Apakah sumber air mencukupi.
Dan kapan petani harus mulai melakukan langkah adaptasi.
Pertanian yang tangguh terhadap iklim bukan pertanian yang mampu mengalahkan musim.
Tetapi pertanian yang mampu menyesuaikan diri dengan informasi musim.
Kekeringan Juga Membuka Pintu bagi Karhutla
Kemarau tidak hanya mengancam air.
Lahan yang mengering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
BMKG telah mengingatkan bahwa kondisi kering di Indonesia meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Di Bangka Belitung, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena lahan terbuka, semak, kawasan perkebunan, dan kawasan hutan dapat menjadi lebih mudah terbakar ketika kondisi kering berlangsung lama.
Karena itu, larangan dan edukasi pembakaran lahan perlu diperkuat.
Masyarakat harus memahami bahwa pembakaran lahan pada kondisi kering dan berangin dapat berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.
Pencegahan selalu lebih murah daripada pemadaman dan pemulihan.
Pemerintah Perlu Tahu Air Kita Ada di Mana
Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan air adalah data.
Kita perlu mengetahui sumber air berada di mana.
Berapa kapasitasnya.
Bagaimana kualitasnya.
Berapa kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Bagaimana kondisinya ketika kemarau.
Dan wilayah mana yang paling rentan mengalami kekurangan air.
Tanpa data tersebut, kebijakan mudah berubah menjadi reaksi.
Ketika masyarakat mengeluh kekurangan air, bantuan baru bergerak.
Ketika sumur mengering, distribusi air baru dilakukan.
Ketika kebakaran terjadi, pemadaman baru dimulai.
Pola seperti ini harus berubah.
Pemerintah perlu memiliki peta ketahanan air Bangka Belitung yang diperbarui secara berkala.
Dengan demikian, wilayah rawan dapat diketahui sebelum krisis terjadi.
Desa Harus Dilibatkan
Ketahanan air tidak harus selalu menjadi urusan pemerintah provinsi.
Pemerintah desa justru memiliki posisi strategis.
Desa dapat mendata sumber air.
Mendata sumur masyarakat.
Mendata embung dan kolong.
Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kekeringan.
Dan menyusun rencana penggunaan air ketika musim kering berlangsung panjang.
Langkah tersebut tidak selalu membutuhkan teknologi mahal.
Yang dibutuhkan pertama-tama adalah data yang sederhana tetapi konsisten.
Jika setiap desa memiliki informasi dasar mengenai sumber airnya, pemerintah daerah akan memiliki gambaran yang jauh lebih baik mengenai kondisi ketahanan air Bangka Belitung.
Pembangunan Jangan Sampai Menghilangkan Ruang Air
Bangka Belitung tentu membutuhkan pembangunan.
Investasi dibutuhkan.
Infrastruktur dibutuhkan.
Permukiman dibutuhkan.
Lapangan kerja juga dibutuhkan.
Tetapi pembangunan tidak boleh membuat kita lupa bahwa air juga membutuhkan ruang.
Kawasan resapan harus dilindungi.
Sempadan sungai harus dijaga.
Vegetasi penting harus dipertahankan.
Ruang terbuka perlu diperhitungkan.
Pembangunan baru perlu mempertimbangkan berapa banyak air hujan yang dapat meresap dan berapa banyak yang menjadi limpasan.
Ini bukan berarti pembangunan harus dihentikan.
Justru sebaliknya.
Pembangunan harus dirancang agar tidak menciptakan persoalan air baru.
Dari Membuang Air Menjadi Menyimpan Air
Paradigma pengelolaan air perlu bergeser.
Selama ini ketika hujan datang, kita sering berpikir bagaimana air secepat mungkin dialirkan.
Ketika kemarau datang, kita kemudian berpikir bagaimana mendapatkan air.
Siklus seperti ini tidak efisien.
Sebagian air hujan perlu ditahan.
Pemanenan air hujan dapat diperluas.
Embung dapat dikembangkan.
Kolam retensi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Ruang resapan perlu dijaga.
Vegetasi perlu dipertahankan.
Semua itu merupakan bentuk sederhana dari strategi menyimpan air.
Air yang disimpan ketika hujan merupakan cadangan ketika kemarau.
Ketahanan Air Harus Menjadi Kebijakan, Bukan Sekadar Program Darurat
Distribusi air bersih ketika masyarakat mengalami kekurangan tetap diperlukan.
Namun itu adalah respons darurat.
Ketahanan air membutuhkan pendekatan yang lebih panjang.
Pemerintah perlu memperkuat pemantauan sumber air.
Pemetaan kekeringan harus diperbarui.
Infrastruktur penyimpanan air perlu dikembangkan.
Kawasan resapan harus dilindungi.
Lahan pascatambang perlu dipulihkan.
Sektor pertanian harus mendapatkan informasi iklim.
Dan masyarakat harus dilibatkan.
Semua itu membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Bangka Belitung Sedang Mendapatkan Peringatan
Kemarau 2026 seharusnya menjadi peringatan.
Bukan untuk membuat masyarakat panik.
Tetapi untuk membuat kita lebih siap.
BMKG sudah memberikan informasi mengenai kondisi kekeringan dan kemungkinan berlangsungnya periode kering yang panjang.
Pertanyaannya sekarang bukan apakah kita dapat menghentikan kemarau.
Kita tidak bisa.
Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mempersiapkan sistem air yang mampu melewati kemarau tersebut.
Jika belum, maka sekarang adalah waktu untuk mulai.
Karena ketika sumur sudah mengering, mencari solusi akan jauh lebih sulit.
Ketika sumber air sudah menyusut, pilihan menjadi semakin sedikit.
Dan ketika masyarakat sudah mengalami krisis, pemerintah terpaksa bekerja dalam kondisi darurat.
Padahal sebagian risiko tersebut sebenarnya dapat dikurangi sejak jauh sebelumnya.
Bangka Belitung tidak kekurangan air laut.
Yang harus kita jaga adalah air tawarnya.
Kita harus menjaga air ketika hujan.
Kita harus menjaga tanah agar mampu menyimpan air.
Kita harus memulihkan lahan yang telah berubah.
Dan kita harus memastikan pembangunan tetap memberikan ruang bagi siklus air.
Kemarau adalah fenomena alam. Krisis air tidak selalu demikian.
Krisis air dapat menjadi semakin berat atau semakin ringan tergantung pada bagaimana kita mengelola sumber daya yang tersedia.
Karena itu, kemarau 2026 seharusnya menjadi momentum bagi Bangka Belitung untuk berhenti hanya menghitung berapa banyak air yang kita miliki.
Kita juga harus mulai menghitung berapa banyak air yang mampu kita simpan dan berapa lama cadangan tersebut mampu menopang kehidupan masyarakat. (Red/$)
Tentang Penulis
Muhammad Hakiem Sedo Putra, S.T., M.T., adalah dosen pada Program Studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu, Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Memiliki bidang keahlian pada hidrologi dan sumber daya air serta aktif dalam penelitian mengenai pengelolaan sumber daya air, konservasi lingkungan, dan risiko bencana hidrometeorologi.