APBD Babel 2026 Dipangkas Rp43,7 Miliar, DPRD Minta Anggaran Tepat Sasaran

BABELTODAY.COM, BANGKA — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Babel harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sabtu (5/9/2026)

Menurut Edi, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

“Pelayanan dasar penting sekali, harus kita bereskan dahulu. Kesehatan, pendidikan, semua yang dasar-dasar dalam menggunakan APBD Pemprov Babel,” kata Edi Nasapta kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Politisi Partai NasDem tersebut mengatakan DPRD Babel akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Babel dalam menyusun dan menggunakan anggaran daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Edi menyebut setiap anggaran yang tersedia harus benar-benar dihitung dan diarahkan kepada program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“DPRD Babel berkolaborasi, kita bersama-sama memikirkan anggaran yang sempit ini bisa cukup. Nanti kalau ada lebih kita gunakan untuk hal-hal yang nonprioritas. Tetapi harus bermanfaat untuk Babel dan seluruh masyarakat bisa merasakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan menyesuaikan kondisi kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Babel.

Pembahasan tersebut dilakukan setelah DPRD Babel menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta rapat paripurna penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 pada Senin (31/8/2026).

“Perubahan APBD kita di 2026 ini penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia dan juga rancangan peraturan daerah tentang bagaimana kita membangun provinsi ini di tahun 2027,” kata anggota DPRD Babel dari daerah pemilihan Belitung-Belitung Timur tersebut.

Edi berharap seluruh pembahasan mengenai perubahan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan program yang masuk dalam APBD memiliki manfaat nyata dan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Babel.

“Alhamdulillah selesai, semoga bisa kita rampungkan. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk Provinsi Babel,” katanya.

Berdasarkan rancangan perubahan APBD 2026 yang telah disepakati, terjadi penyesuaian terhadap postur anggaran daerah. Total APBD 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2.110.110.133.667,75 berubah menjadi Rp2.066.331.723.998,79.

Dengan demikian, terdapat pengurangan sebesar Rp43.778.409.668,96 atau sekitar 2,07 persen dibandingkan postur APBD induk 2026.

Selain pengurangan tersebut, terdapat pula penyesuaian berupa penambahan dana bagi hasil sebesar Rp8.786.187.000. Penambahan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026.

Penyesuaian postur APBD dilakukan agar program pembangunan pada sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, DPRD Babel mendorong pemerintah daerah untuk semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan. Belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, khususnya kesehatan dan pendidikan, diharapkan tetap menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah. (Mung Harsanto/Babel Today)