Distribusi Barang Terganggu, DPRD Babel Kejar Pengalihan Penyeberangan Sadai ke Pangkal Balam

BABELTODDAY.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong percepatan pengalihan sementara layanan penyeberangan lintas Sadai–Belitung ke Pelabuhan Pangkal Balam. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mencegah dampak ekonomi yang lebih luas akibat terhentinya aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sadai. Rabu (22/7/2026)

Dorongan itu disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, setelah menerima audiensi perwakilan sopir lintas Bangka-Belitung di ruang kerjanya, Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan berbagai persoalan yang muncul setelah operasional penyeberangan di Pelabuhan Sadai terhenti akibat kerusakan dermaga. Kondisi itu turut berdampak pada mobilitas kendaraan angkutan serta distribusi berbagai kebutuhan masyarakat antara Pulau Bangka dan Belitung.

Didit mengatakan, DPRD Babel telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry, mengenai rencana pengalihan sementara layanan penyeberangan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Pelabuhan Pangkal Balam disiapkan sebagai lokasi alternatif untuk melayani aktivitas penyeberangan selama Pelabuhan Sadai belum dapat digunakan.

Namun, sebelum operasional pengalihan dilakukan, masih terdapat sejumlah hal teknis yang harus diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan koordinasi antara ASDP dan Pelindo mengenai penyesuaian tarif pelayanan di Pelabuhan Pangkal Balam.

“ASDP saat ini masih berkoordinasi dengan Pelindo terkait penyesuaian tarif. Setelah itu diharapkan pengalihan operasional dapat segera dilakukan,” kata Didit.

Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima DPRD Babel, ASDP menargetkan pengalihan sementara layanan penyeberangan tersebut dapat direalisasikan paling lambat pada awal Agustus 2026.

Meski demikian, DPRD Babel berharap target tersebut dapat dipercepat. Menurut Didit, kondisi di lapangan membutuhkan penanganan segera karena penghentian aktivitas penyeberangan telah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama para sopir angkutan dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran transportasi laut.

Terhentinya layanan di Pelabuhan Sadai juga dikhawatirkan menghambat arus distribusi barang antara Bangka dan Belitung. Jika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, biaya logistik berpotensi meningkat dan pada akhirnya dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pengalihan penyeberangan ini harus secepatnya dilakukan karena sangat berdampak terhadap distribusi barang dan perekonomian Bangka Belitung,” tegasnya.

Selain mendorong pengalihan sementara, DPRD Babel juga menyoroti kondisi kerusakan Pelabuhan Sadai yang disebut cukup berat. Berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan anggaran untuk melakukan perbaikan dermaga tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp80 miliar.

Besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat perbaikan permanen Pelabuhan Sadai memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Babel berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar proses perbaikan dapat segera direalisasikan.

Didit menegaskan, pengalihan ke Pelabuhan Pangkal Balam merupakan solusi sementara untuk menjaga konektivitas dan distribusi barang, sedangkan perbaikan Pelabuhan Sadai harus tetap menjadi prioritas jangka panjang.

“Kami berharap pengalihan penyeberangan ini bisa terlaksana secepatnya karena sangat berdampak terhadap distribusi barang dan perekonomian Bangka Belitung. Sementara itu, kami juga akan memperjuangkan agar perbaikan permanen Pelabuhan Sadai segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (Mung Harsanto/Babel Today)