Kolaborasi Dinas Sosial dan Komisi Informasi: Membangun Pelayanan Publik yang Berkualitas
BABELTODAY.COM, Pangkalpinang – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan efektif, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, S.STP., M.Si, beserta rombongan, melakukan kunjungan ke kantor Komisi Informasi Bangka Belitung, Kamis, (30/5/2024).
Kunjungan ini tidak hanya sekadar untuk memperkuat silaturahmi, tetapi juga untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dalam hal pelayanan informasi publik. Budi Utama menyampaikan bahwa pihak Dinsos Babel membutuhkan informasi terkait keterampilan SDM dan pemahaman tentang program serta kegiatan pelayanan informasi publik.
“Kami di sini perlu untuk berkoordinasi dan bersilaturahmi ke lembaga KI tentunya, dengan harapan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait implementasi teknologi informasi di bidang pelayanan publik,” ujarnya dalam ruang pertemuan rapat KI Babel.
Ketua Komisi Informasi Babel, Ita Rosita, menyambut baik kedatangan rombongan dari Dinsos Babel. “Tentu saya sangat mengapresiasi kedatangan rombongan Dinsos Babel, hal ini bisa jadi bahan diskusi dan berkolaborasi terkait kegiatan keterbukaan informasi publik,” ungkap Ita.
Ia juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan diselenggarakan kegiatan Monev untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, sehingga hal-hal yang perlu diperbaiki dari tahun sebelumnya dapat diidentifikasi dan diperbaiki.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Komisioner KI Babel, Rikky Fermana, serta Ahmad Tarmizi selaku Komisioner Bidang ASE.
Diskusi yang dilakukan antara kedua belah pihak juga melibatkan TIM PPID Pembantu dari Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung.
Kerjasama antara Dinas Sosial dan Komisi Informasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan sinergi yang kuat antara kedua lembaga ini, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(Penulis : Mung)