DPRD Babel dan Sekda Temui Massa BEM, Janji Kawal Aspirasi Rakyat hingga ke Pemerintah Pusat

BABELTODAY.COM, PANGKALPINANG – Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipenuhi semangat demokrasi saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kerakyatan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD Babel, Kamis (25/6/2026). Jumat (26/6/2026)

Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat yang dibawa mahasiswa. Berbagai isu strategis daerah disuarakan, mulai dari persoalan tata kelola pertambangan, kesejahteraan guru honorer, hak plasma masyarakat, evaluasi sejumlah program pemerintah, hingga penolakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa.

Mahasiswa menilai sejumlah persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan representasi suara masyarakat yang menginginkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Audiensi tersebut mendapat respons langsung dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Babel. Pj Sekretaris Daerah Babel, Fery Afriyanto, hadir secara langsung didampingi Wakil Ketua III DPRD Babel Edi Nasapta serta sejumlah anggota DPRD lainnya untuk mendengarkan sekaligus menanggapi berbagai tuntutan mahasiswa.

Kehadiran para pejabat daerah tersebut mendapat apresiasi dari mahasiswa. Meski Ketua DPRD Babel tidak hadir, mahasiswa menilai pemerintah daerah dan DPRD tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga ruang demokrasi serta membuka dialog yang sehat dengan masyarakat.

Koordinator Daerah BEM Babel, Daniel Eko Saputra, mengatakan bahwa mahasiswa hadir dengan membawa aspirasi rakyat yang menginginkan transparansi, keadilan, dan keberpihakan dalam setiap kebijakan pemerintah.

Menurut Daniel, persoalan pertambangan masih menjadi perhatian utama masyarakat. Aktivitas pertambangan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat serta berbagai konflik yang muncul di lapangan menjadi salah satu fokus yang disampaikan mahasiswa.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Mereka meminta pemerintah memberikan solusi konkret terhadap persoalan tenaga honorer yang selama ini masih menghadapi berbagai ketidakpastian.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, persoalan agraria, hak plasma masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya alam turut menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak tinggal diam terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk menyampaikan sejumlah persoalan daerah kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian dan solusi yang lebih komprehensif.

Terkait persoalan izin usaha pertambangan (IUP), Fery mengungkapkan bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Kelautan dan Perikanan terkait aspirasi masyarakat terhadap sejumlah wilayah pertambangan yang menjadi perhatian publik.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga telah mengundang kementerian terkait untuk membahas persoalan tumpang tindih wilayah pertambangan yang selama ini menjadi salah satu sumber persoalan di daerah.

“Pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan. Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi perhatian pemerintah dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Fery.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Babel Edi Nasapta menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk mengawal seluruh persoalan yang disampaikan mahasiswa.

Menurutnya, berbagai isu seperti hak plasma masyarakat, kesejahteraan tenaga honorer, perlindungan masyarakat di sektor pertambangan dan perkebunan, hingga persoalan pembangunan daerah akan terus menjadi perhatian DPRD.

Edi mengatakan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, seluruh tuntutan mahasiswa akan menjadi bahan perjuangan DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah. Apa yang disampaikan hari ini akan kami kawal dan perjuangkan sesuai kewenangan DPRD. Aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan demi Bangka Belitung yang lebih baik,” kata Edi.

Audiensi yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut berjalan dinamis namun tetap kondusif. Mahasiswa diberikan kesempatan menyampaikan seluruh pandangan dan kritik secara terbuka, sementara pemerintah daerah dan DPRD memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan yang diangkat.

Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dan Universitas Anak Bangsa. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada sore hari dalam suasana tertib dan penuh semangat kebersamaan.

Momentum dialog antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan DPRD ini menjadi bukti bahwa ruang demokrasi di Bangka Belitung tetap terbuka. Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, komunikasi dan kolaborasi antara generasi muda, pemerintah, dan lembaga legislatif dinilai menjadi modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas forum dialog, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Bangka Belitung secara luas. (Mung Harsanto/Babel Today)